Sabtu, 4 Oktober 2025

Cerita Rizal Ramli Pernah Tolak Sejumlah Posisi Empuk di Pemerintahan

Rizal Ramli membeberkan dirinya pernah beberapa kali menolak tawaran jabatan di pemerintahan mulai dari jabatan ketua BPK hingga Dubes Amerika Serikat

Editor: Adi Suhendi
TRIBUN/DANY PERMANA
Ekonom Rizal Ramli berbincang dengan awak Tribunnews.com terkait perkembangan ekonomi Indonesia terbaru di Kantor Redaksi Tribun Network, di Palmerah, Jakarta, Rabu (6/2/2019). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior, Rizal Ramli menegaskan perjuangannya selama ini tidak berorientasi kepada jabatan di pemerintahan.

Faktanya Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu beberapa kali menolak posisi empuk dalam pemerintahan.

Dua kali mantan Menko Perekonomian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menolak tawaran jabatan di era pemerintahan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Baca: Beredar Kabar UAS Dipecat karena Dialog dengan Prabowo, Ini Klarifikasi Rektor UIN Suska Riau

Saat itu Rizal Ramli pernah menolak jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan SB Joedono.

Kedua, Rizal Ramli pun menolak jabatan Duta Besar RI di Amerika Serikat yang saat itu dijabat Doradjatun Kuntjoro Jakti.

Baca: Ketua Komite I DPD: Tak Ada Alasan Kuat Hentikan Situng KPU, Human Error Pasti Terjadi

"Pada tawaran ketiga, saya diminta Gus Dur membenahi Badan Urusan Logistik (Bulog). Tawaran itu saya terima," kenang Rizal Ramli dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu (8/5/2019).

Menko Kemaritiman Rizal Ramli (kanan) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) saat meninjau pulau C, dan D di Reklamasi Teluk Jakarta, Rabu (4/5/2016). Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang mencakup sebanyak 17 pulau sampai semua persyaratan dan peraturan dipenuhi oleh pengembang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menko Kemaritiman Rizal Ramli (kanan) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) saat meninjau pulau C, dan D di Reklamasi Teluk Jakarta, Rabu (4/5/2016). Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang mencakup sebanyak 17 pulau sampai semua persyaratan dan peraturan dipenuhi oleh pengembang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Namun kata dia, dengan mengajukan syarat hanya selama enam bulan, setelah itu mengundurkan diri.

"Akhirnya disepakati Gus Dur, 3 April 2000 saya dilantik menjadi Kabulog menggantikan Jusuf Kalla," tutur Rizal Ramli.

Baca: Mbak Lala Nangis Sampai Tak Mau Lagi Mengasuh Rafathar, Ternyata Raffi Ahmad dan Nagita Penyebabnya

Permasalahan di Bulog berhasil dibenahi, Rizal Ramli menuturkan, Gus Dur memintanya untuk menempati posisi Menko Ekuin pada 23 Agustus 2000 lalu.

Mengingat kondisi perekonomian Indonesia kala itu sedang karut marut.

"Alhamdulilah, amanah itu bisa saya jalankan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari minus 3 persen, bisa kita dongkrak menjadi 4,5 persen, gaji PNS kita naikan hingga 125 persen supaya daya beli masyarakat meningkat," tutur Rizal Ramli.

Baca: Korban gempa Palu, Rizky, bertemu idolanya, bintang Manchester City Riyad Mahrez

Masih di era pemerintahan Gus Dur, ayah tiga anak ini juga diminta menjadi Menteri Keuangan pada 12 Juni 2001.

Bukan itu saja. Di era Pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), tepatnya pada 2015, Rizal Ramli pernah juga mengisi salah satu posisi di Kabinet Kerja sebagai Menko Maritim.

Hal itu ternyata pernah ditolak sebelumnya oleh pendiri lembaga think thank Econit tersebut.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved