Pertemuan Jokowi dengan Zulkifli Hasan, Pengamat : Konsiliasi Nasional Hendak Ditunjukkan Keduanya
Apakah hal ini menunjukkan bahwa PAN akan kembali bergabung dalam koalisi pemerintahan?
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Leo Agustino menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua MPR sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan di Istana Negara, Rabu (24/4/2019).
Dia menilai ada keinginan Jokowi untuk konsiliasi nasional Zulkifli Hasan.
Baca: Jokowi, Zulkifli Hasan, Surya Paloh, dan Hasto Bertukar Pengalaman Soal Kampanye yang Melelahkan
Jokowi dan Zulkifli Hasan, menurut Leo Agustino, ingin menunjukkan silaturahmi dan persaudaraan serta persatuan tetap harus jadi utama bagi semua anak bangsa, pasca-pemilu presiden 2019.
"Konsiliasi nasional hendak ditunjukkan oleh kedua elit politik nasional tersebut. Kendati Zulhas bukan tokoh yang berkontestasi langsung secara nasional, tapi setidaknya pertemuan tersebut menunjukkan hal positif bagi konsiliasi nasional pasca Pilpres 2019," ujar Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Rabu (24/4/2019).
Dalam pilpres lalu, PAN berada di koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.
Selain itu dia menjelaskan, negara ini adalah negara besar yang sudah seharusnya dikelola oleh orang-orang besar dengan pikiran-pikiran besar pula.
Menurut dia, Jokowi dan Zulkifli Hasan memperlihatkan pikiran-pikiran besar itu.
"Salah satu ciri pikiran besar dari para negarawan adalah persaingan politik berakhir ketika kontestasi itu berakhir — bukan justru dibesar-besarkan," tegasnya.
Bukan itu saja, Leo Agustino menilai keakraban adalah ciri dari karakter bangsa Indonesia.
Dan itu yang beberapa tahun terakhir ini seakan-akan hilang.
"Tapi dengan pertemuan Jokowi-Zulhas karakter yang hilang tadi kembali muncul sebagai local wisdom warga bangsa ini," jelasnya.
Apakah hal ini menunjukkan bahwa PAN akan kembali bergabung dalam koalisi pemerintahan?
Dia menegaskan, tidak ada yang tidak ada dalam politik.
Dan ini, lanjut dia, sangat mungkin berlaku dalam pemerintahan ke depan.
