Hidayat Nur Wahid: Pemilu 2019 Terburuk Sejak Reformasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan yang terburuk pasca reformasi.

Hal itu dikatakannya lantaran terjadi banyak dugaan kecurangan dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

"Saya sudah menyatakan itu sebelum Pak Bambang (Widjojanto) menyatakan itu, saya sudah menyatakan ini adalah terburuk sepanjang zaman reformasi," ucap Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Ia menilai buruknya penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat dilihat dalam beberapa indikator.

Satu di antaranya yakni dari segi persiapan dan pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan.

Baca: Dugaan Kecurangan, HNW sebut DPR Harus Segera Panggil KPU dan Bawaslu

Ia pun menyinggung pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang pernah menyebut sekitar 17 juta warga yang tak mendapatkan undangan untuk mencoblos saat hari pemungutan suara, Rabu 17 April lalu.

Wakil Ketua MPR RI itu juga mengutip pernyataan Bawaslu bahwa terdapat 5.500 petugas KPPS yang diduga tak netral dalam Pemilu 2019.

"KPU juga pernah menyatakan tidak kurang ada 2.500 TPS yang tidak bisa menyelenggarakan pencoblosan pada tanggal 17 (April)," ujarnya.

Baca: Rocky Gerung Singgung Integritasnya, Ratna: Ini Tidak Ada Kaitannya dengan Integritas

Indikator lain kegagalan Pemilu 2019, kata Hidayat, yakni dugaan penggelembungan suara yang ditemukan masyarakat saat proses perhitungan suara.

Ia menilai KPU kurang responsif untuk menyelidiki potensi penggelembungan suara yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab di Pemilu 2019.

Hal ini tentu membuat masyarakat memviralkan dugaan tersebut ke media sosial ketimbang melaporkannya ke KPU.

"KPU mengharap itu tidak diviralkan di media sosial tapi berharap itu disampaikan ke KPU. Lah mereka sudah menyampaikan ke KPU tidak ada perubahan yang memadai, yang kemudian ramai di media sosial," tuturnya.

"Semuanya menandakan betapa penyelenggaraan pemilu memang memerlukan perbaikan," tandasnya.