Pemilu 2019
Gelagat Koalisi Adil Makmur Pecah Kongsi, Demokrat Bantah Tinggalkan Prabowo
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyangkal adanya tudingan akan lepas dari Koalisi Adil Makmur.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pecah kongsi mulai tampak di kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca sejumlah lembaga suvei menempatkan capres-cawapres petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.
Indikasinya setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pengurus parpolnya meninggalkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, PKS juga tidak menghadiri acara syukuran kemenangan Prabowo-Sandiaga versi internal yang dihelat di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Terlebih, PKS sempat menyatakan mereka mempercayai hasil hitung cepat lembaga survei.
Hal itu dijelaskan oleh Pengamat Poltik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, dalam wawancara dengan Tribun di Jakarta, Jumat (19/4/2019).
Adi Prayitno mengatakan, sudah tidak ada lagi gunanya bagi Demokrat, terutama untuk terus bersama dengan Koalisi Adil Makmur.
"Saya melihat Demokrat ini kan menjunjung tinggi politik santun ya. Dengan adanya surat dari Pak SBY itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak sepakat," ujar Adi Prayitno.
Menurutnya, Demokrat sedari awal tidak total alias setengah hati dalam memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres bernomor urut 02 tersebut.
Sehingga, sangat memungkinkan bagi mereka, berposisi sebagai partai netral seperti pada 2014 lalu.
Baca: Jokowi-Maruf Tetap Unggul di Real Count KPU, Berikut Data Sebaran Per Provinsi dari 3,7 Persen TPS
"Kemarin itu, kalau tidak terganjal aturan, Demokrat pasti akan netral. Tapi undang-undang mengharuskan untuk mengusung dan mendukung pasangan capres dan cawapres," tuturnya.
Bukan hanya itu, lanjut Adi Prayitno, saat ini Pemilu sudah selesai.
Semua partai politik saat ini sibuk mengamankan suara agar calon legislatif bisa masuk ke parlemen.
Apabila, kubu 02 menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi, maka partai koalisi dinilai tidak akan fokus jika hasil hitung sesungguhnya atau real count dari KPU nantinya menunjukkan selisih perolehan suara lebih dari 4 persen.
"Kalau masih dua persen masih semangat lah. Tapi kalau sudah di atas empat persen, enggak lah. Partai akan menyelamatkan diri masing-masing. Pemilu sudah selesai. Tinggal tunggu hasil KPU saja sebenarnya," tegasnya.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyangkal adanya tudingan akan lepas dari Koalisi Adil Makmur.
Dia mengatakan surat tersebut ditujukkan agar kader Partai Demokrat tidak ikut dalam acara-acara yang bukan diselenggarakan oleh pasangan capres cawapres ataupun Badan Pemenangan Nasional (BPN).
"Tidak ada pecah koalisi. Kami tetap berada bersama Koalisi Adil Makmur. Surat itu menjelaskan supaya tidak datang di acara yang bukan diselenggarakan oleh BPN atau pasangan capres cawapres. Jadi, tidak ada keluar dari koalisi," tegas Ferdinand Hutahaean.
