Kemenpan RB Gelar Simposium Internasional untuk Gelorakan Reformasi Birokrasi

Terkait penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya denga menerap Sistem Akumtabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Dengan menerapkan SAKIP, program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara.

"Saya contohkan Jawa Tengah dengan Gubernurnya Ganjar, berhasil menyelaraskan 4000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran Rp 1,2 triliun di tahun 2018 lalu," tutur Syafruddin.

Saat ini seluruh pemerintah daerah telah melaksanakan program ini.

Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasi elektronik (SPBE).

Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga.

Baca: Jokowi-Ma’ruf Berpotensi Banyak Raup Suara dari Pemilih Mengambang

"Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelasnya.

Menteri Syafruddin mengakui dalam menjalankan reformasi birokrasi banyak tantangan yang harus dilewati secara bijaksana.

Seperti masalah soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana terdapat riak-riak kecil yang mungkin dapat mengganggu kinerja pemerintahan.

"Ini menjadi keritikan teman-teman daerah dimana di beberapa daerah antara gubernur dan wakil gubernurnya tidak kompak atau bupati dan wakil bupatinya tidak sejalan," ungkapnya.

Syafruddin menegaskan kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya daripada kepentingan kelompok, individu, maupun partai.

"Tapi Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan, soliditas mulai tumbuh. Saya optimis kita semua sebagai anak bangsa dapat menyelesaikan ini dengan baik," katanya.

Syafruddin juga menjelaskan strategi yang dilakukan kementeriannya untuk meningkatkan integritas ASN.
Dimulai dari tahap paling awal yaitu saat rekrutmen yang dilakukan dengan sangat transparan.

Setiap warga negara yang ingin menjadi ASN harus melalui serangkaian ujian yang telah disiapkan pemerintah.

"Jadi sudah tidak ada lagi itu pengangkatan, semua tes. Bahkan guru honorer saja kita tes dan hasilnya kemarin sangat baik," tegas Menteri Syafruddin.

Sebab ASN adalah aset negara agar dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Syafruddin mengatakan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini dapat berhasil karena mendapat dukungan penuh dari seluruh anak bangsa.

Indonesia sudah pada jalur yang tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi.