Alasan Partai NasDem Tidak Ikut Tandatangani Pakta Integritas Bersama Pimpinan KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak perwakilan 16 partai politik untuk berkomitmen mencegah korupsi.

Komitmen bersama tersebut disepakati dengan penandatangan pakta integritas terkait pencegahan korupsi antar partai poltik.

Saat perwakilan partai menanda tangani pakta tersebut, Partai NasDem lebih memilih untuk tidak menandatangani pakta integritas tersebut.

Baca: Jokowi Teken Aturan Pengangkatan Honorer, PPNI Harap Perawat Bisa Jadi PNS Lewat Jalur PPPK

Nasdem berpendapat penandatanganan itu dianggap hanya pencitraan.

"Nasdem setuju dengan sistem integritas yang subtansif dilaksanakan dengan betul dan kami sedang melaksanakan keadaan itu. Pakta integritas tadi karena hanya pencitraan saja," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/ 2018).

Menurut Johnny, yang perlu diperkuat ialah sistem integritasnya bukan paktanya.

Sebab, di internal partai juga perlu diperkuat komitmennya guna mencegah korupsi.

Baca: Anies Baswedan Sebut Revitalisasi Tiga JPO di Jalan Sudirman Punya Fungsi Estetika

"Kita dulu pernah diminta tandatangan pakta integritas terkait dengan tidak mencalonkan caleg mantan napi, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) minta kami tanda tangan. Setelah itu KPU (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Bawaslu berantem sendiri," kata Johnny.

Johnny mengatakan, Partai NasDem selama ini telah menjalankan sejumlah komitmen mencegah korupsi.

Salah satunya ialah politik tanpa mahar, Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), dan menolak dana saksi.

"Kami ingin dukung pencegahan korupsi yang efektif, mulai dari politik tanpa mahar, rekrutmen kader berjenjang, pembiayaan partai politik jangan dari APBN kami tak setuju," kata Johnny.

Baca: Polisi Temukan Kerugian Negara dalam Pengelolaan Dana Kemah Pemuda Muhammadiyah

Tidak hanya itu Johnny menegaskan pakta ini tetap menjadi komitmen partai, bukan sekadar takut akan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nasdem inginkan gerakan perubahan itu berani bilang kalau itu tidak betul, bilang tidak betul, jangan berpura pura. Kami tidak mau sekadar citra karena takut kesan pada KPK semuanya jadi iya saja," pungkas Johnny.

Sebelumnya sebanyak 16 partai politik diundang KPK untuk menandatangani pakta integritas terkait pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut disepakati di tengah Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 menjelang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Sistem integritas tersebut, meliputi masalah kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan serta akuntabel.