Kasus Pelindo II Tidak Tuntas Memuculkan Sikap Skeptis Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi

Publik mencatat berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, mulai dari kasus Freeport, pengelolaan bandara, pendelegasian harga BBM kepada Pertamina, hingga soal Pelindo II.

Menurut Daeng, saat ini publik memang sulit berharap pemerintah akan menindaklanjuti temuan DPR maupun BPK mengingat mekanisme MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden sudah tidak ada lagi.

"Kita lihat bagaimana Menteri BUMN yang sampai sekarang tidak pernah hadir di DPR. Presiden pun tidak mempersoalkan ini," ujarnya.

Dengan sikap pemerintah tersebut, Daeng menilai Pilpres menjadi momentum bagi publik untuk menentukan apakah akan tetap memilih kembali Jokowi atau menggantinya.