Jelang Pemilu 2019, Mendagri Ajak Masyarakat Lawan Racun Demokrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Jelang Pileg dan Pilpres yang digelar serentak pada 17 April 2019 nanti, Mendagri Tjahjo Kumolo‎ meminta masyarakat untuk melawan 'racun demokrasi'.

"Bisa saya sampaikan konsolidasi demokrasi lewat Pilkada serentak sukses. Pemerintah dan semua partai apresiasi kerja KPU dan Bawaslu. Memasuki Pilpres dan Pileg, mari kita lawan racun demokrasi," tegas Tjahjo Kumolo, saat ditemui di sela-sela acara Workshop dan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk caleg PDI Perjuangan tingkat DPRD provinsi dana Kabupaten/kota di Hotel Grand Paragon, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Jumat (23/11/2018).

Baca: PDIP Gelar Workshop Bagi Anggota DPRD Guna Memenangkan Pemilu 2019

Tjahjo Kumolo menjelaskan‎, bentuk-bentuk racun demokrasi yang harus diwaspadai yakni politik uang, kampanye calon legislatif, tim sukses serta calon presiden dan wakil presiden yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, hingga SARA.

"Semua jenis racun demokrasi harus dilawan. Mari tingkatkan partisipasi pemilih supaya maksimal. Mari ajak semua calon timses untuk selalu kampanye, adu program, konsep dan gagasan," kata Tjahjo Kumolo.

Lebih lanjut, ‎Tjahjo Kumolo juga menyinggung agar masyarakat aktif melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya.

Menurut Tjahjo Kumolo, saat ini tidak ada alasan lagi jika tidak bisa merekam dan mencetak KTP-el.

Baca: Kemendagri Gelar Rakornas Persiapan Pemilu 2019

Pasalnya, Tjahjo Kumolo sudah menyiapkan Sumber Daya Manusia dan peralatan untuk perekaman hingga pencetakan KTP-el.

"Saya kira tidak ada alasan kalau ada yang bilang tidak bisa rekam KTP-el. Mungkin alasannya karena
‎error, antrean panjang atau listrik mati. Karena saya di Papua saja sudah bagus, disana 60 persen sudah rekam KTP-el," tambah Tjahjo Kumolo.