Rabu, 1 Oktober 2025

Masuknya PKS ke Balai Kota DKI Tidak Berpengaruh ke Pilpres

Sebab kata Emrus DPRD yang ada saat ini masih dikuasai oleh anggota DPRD pendukung pemerintah

Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik (kedua kiri) dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (kedua kanan) saat melakukan konferensi pers di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018). Mereka sepakat Kursi wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno akan diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera ( PKS). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik soal kursi Wagub DKI Jakarta kini memasuki babak baru.

Partai Gerindra sudah mempersilakan PKS menyorongkan kadernya sebagai kandidat Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang maju menjadi Calon Wakil Presiden.

Baca: Ditanya Pilihan Cawagub DKI Jakarta, Anies Baswedan: Saya akan Terima Siapapun yang Ditentukan DPRD

Masuknya PKS ke perpolitikan ibukota tentu menjadi sebuah hal yang menarik.

Apalagi DKI Jakarta menjadi barometer politik nasional dalam hal ini Pilpres.

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing melihat masuknya kader PKS Balai Kota diprediksi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap peta perpolitikan, khususnya Pilpres 2019.

Sebab kata Emrus DPRD yang ada saat ini masih dikuasai oleh anggota DPRD pendukung pemerintah.

Sekedar diketahui, total jumlah kursi partai politik di DPRD DKI periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi. Terdiri dari 68 kursi partai pendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan 38 kursi partai pendukung Prabowo-Sandi.

"Situasi politik di DPRD sangat cair sehingga kecil potensi terjadinya pembelahan antara kelompok partai-partai pendukung Prabowo dengan partai-partai pendukung Jokowi,"ujar Emrus dalam pernyataannya, Kamis(15/11/2018).

Alhasil, penguasaan koalisi Gerindra dan PKS di Pemprov DKI Jakarta tidak akan berbanding lurus dengan penguasaan kelompok “kanan” di parlemen ibukota.

Emrus juga mengkritisi belum clear-nya kesepakatan antara Gerindra dengan PKS dalam pemberian kursi wakil gubernur kepada PKS.

Meski Gerindra sudah mempersilakan PKS untuk menyetorkan nama kadernya sebagai calon pengganti Sandiaga Uno, Gerindra masih turut serta dalam tim fit and proper test.

“Seharusnya kan kalau sudah diserahkan ke PKS, maka PKS dong yang punya gawe. PKS yang punya keputusan, yang punya otonom, tapi ini tidak,” kata Emrus.

Dia menduga, Gerindra masih memiliki kepentingan untuk memanfaatkan kader-kader PKS yang memiliki kesamaan visi.

Baca: Taufik Tunjuk Wakilnya Sendiri di Gerindra untuk Uji Kandidat Wagub DKI

Gerindra dalam hal ini diduga berkepentingan untuk menggolkan calon dari faksi PKS yang memiliki visi yang sama.

“Kalau Gerindra ikut dalam fit and proper test, itu sama saja memberi peluang Gerindra untuk menentukan siapa calon dari PKS,” tutupnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved