Pemerintah Ancang-ancang Rekrut Profesional dan Pegawai Swasta Isi Posisi Eselon I dan II

Laporan Reporter Kontan, Umi Kulsum 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pemerintah berencana membuka rekruitmen pegawai swasta atau kalangan profesional masuk ke birokrasi pemerintah. Jika tak ada aral melintang, rencana ini akan mulai direalisasikan tahun depan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan.

Jabatan yang bisa diisi kalangan swasta tersebut bisa eselon satu maupun eselon dua.

"Mungkin saya rasa tahun depan ya, bukan tahun ini. Karena anggarannya sudah dikunci," kata Syafruddin di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Baca: Pemerintah Harus Lebih Selektif Terhadap Investasi Asing yang Akan Masuk

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menambahkan, pemilihan pegawai dari swasta akan dilakukan seleksi ketat agar mendapatkan orang-orang yang terbaik.

Tujuan kebijakan ini guna menciptakan fleksibilitas dalam birokrasi. Dengan membuka peluang bagi pegawai di luar pemerintahan diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang kompetitif.

Baca: Garuda Indonesia-Citilink Ambil Alih Manajemen Operasi dan Keuangan Sriwijaya Air dan NAM Air

"Kami mencari dan merekrut talenta-talenta terbaik dari manapun, yang tidak bisa diisi dari dalam akan diisii dari luar," kata Taufiq di kesempatan sama.

Ia menambahkan, pegawai swasta yang menjadi kriteria antara lain harus memiliki keahlian tinggi yang tidak dimiliki dalam birokrasi pemerintahan.

Nantinya akan direkrut melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dengan sistem kontrak. 

Baca: Dokter Mengeluh, Biaya Operasi Cesar Sebelum Ada BPJS Kesehatan Rp 6 Jutaan, Kini Cuma Rp 4,3 Jutaan

Saat ini, pemerintah tengah melakukan kebijakan percepatan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan kelas dunia.

Sebab, kata Taufiq, negara-negara lain di ASEAN sudah sangat gencar melakukan perubahan-perubahan di sistem birokrasinya.