Empat Tahun Jokowi-JK, Mendagri Akui Paling Sulit Jalani Program e-KTP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memasuki tahun keempat sejak dilantik 20 Oktober 2014 lalu.

Di sisa satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan pihaknya akan terus memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan baik.

Tujuannya, untuk terus memastikan realisasi dari program pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di sektor ekonomi dan sosial yang dijanjikan para pemimpin pada saat kampanye.

"Karena program pemerintah pusat harus sinergi dengan janji kampanye gubernur, bupati, walikota terpilih yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah sampai ke desa itu clear," ungkap Tjahjo saat ditemui di BPK, Senin (22/10/2018).

Tjahjo pun mengakui kalau program yang paling berat direalisasikan di kementerian yang dipimpinnya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP terlebih adanya kasus hukum yang berhubungan dengan e-KTP.

Baca: Kemenkeu: Dana Saksi Tidak Dibiayai APBN

Namun ia memastikan untuk mendukung pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 mendatang sudah 97,6 persen warga negara Indonesia yang sudah memiliki e-KTP.

"Program berat kami memang di e-KTP, setelah banyak kasus hukum di e-KTP tapi hari ini kami bangga dengan teman-teman Dukcapil sudah 97,6 persen masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai e-KTP," papar Tjahjo.

Kemudian sisanya yang belum memiliki e-KTP adalah mereka yang masih memiliki KTP ganda sehingga pemerintah masih akan terus melakukan pendataan.

"Soal masih ada yang belum itu satu banyak warga negara kita yang 5 jutaan ber KTP ganda itu mereka yang belum mau proaktif datang. Ini penting untuk memastikan kembali supaya dia terdata di daerah," pungkas Tjahjo.