Pilpres 2019
Asosiasi PKL Deklarasikan Poros Rakyat Kawula Alit Untuk Pilpres 2019
Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia mendeklarasikan poros Rakyat Kawula Alit Indonesia untuk Pemilihan Presiden 2019.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia mendeklarasikan poros Rakyat Kawula Alit Indonesia untuk Pemilihan Presiden 2019.
Ketua APKLI, Ali Mahsun mengatakan, APKLI ingin Indonesia dapat memiliki pemimpin baru pada Pilpres 2019 yang mampu merangkul pedagang kaki lima.
Ia menengarai, aset ekonomi dan tata kelola bangsa hampir sepenuhnya digantikan asing.
Baca: Berniat Redam Tawuran Warga, Pemuda Di Cengkareng Tewas Dihujani Sabetan Senjata Tajam
"Oleh karena itu selaku Presiden PKL indonesia dan pemimpin besar revolusi kaki lima indonesia hari ini bersama yang lain kekuatan elemen yang lain bersama kawula alit kita mendeklarasikan poros rakyat kawula alit indonesia pilpres 2019," ujarnya di Jalan Cempaka Putih Timur V/III, Jakarta Timur, Minggu (10/6/2018).
Ali mengatakan, Republik ini harus dikelola berbasis pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni rakyat harus dilindungi, bukan ditindas.
Ia mengatakan, saat ini yang terjadi justru sebaliknya.
Baca: Orasi AHY Dengarkan Suara Rakyat Viral di Media Sosial
"Poros kawula alit Indonesia sekuat tenaga bersama elemen kekuatan bangsa yang lain Untuk mengantarkan sosok presiden yang ksatria dan pemimpin Sejati," katanya.
Meski begitu, Ali belum menyebutkan siapa sosok yang akan didukung untuk Pilpres 2019 nanti.
APKLI masih menunggu hasil Rapimnas 2018 yang akan digelar Juli atau Agustus 2018.
"Yang jelas kami tidak akan mendukung pemimpin yang hobinya menjual bangsa dan negara ini kepada kekuatan asing," ujarnya.
Baca: AHY: Daya Beli Masyarakat Menurun Karena Berpenghasilan Rendah
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono, yang hadir dalam acara, turut mendukung langkah APKLI.
Sebab, para pedagang kaki lima memiliki peran penting di Indonesia.
Pada tahun 1997-1998 ekonomi Indonesia melemah. Saat itu yang menjadi penopang perekonomian indonesia adalah para pelaku usaha kecil menegah dan koperasi.
"Sekarang justru saya lihat pemerintah yang sedang berkuasa justru menghancurkan pelaku pelaku usaha kecil menengah koperasi termasuk pedagang kaki lima," katanya.