Hindari Perpecahan Pencalonan Wapres, Golkar Harus Gelar Rapimnas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Potensi perpecahan dalam partai politik dalam proses pencalonan wakil presiden yang diusung untuk mendampingi Jokowi cukup besar.

Untuk menghindari konflik dan friksi serta perpecahan, maka mekanisme internal partai harus digunakan untuk memutuskan siapa saja yang akan dicalonkan.

“Saya mengamati, persaingan untuk mendapatkan posisi Wapres Jokowi sangat tinggi, sementara sinyal dari Jokowi akan memilih siapa belum jelas. Karena itu secara internal partai harus melakukan proses yang transparan dan demokratis. Kalau di Golkar, saya usulkan digelar Rapat Pimpinan Nasional,” ujar anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Anwar Arifin ketika berbicara dalam diskusi bertema “Koalisi Elite Vs Kader: Pencapresan dan Ancaman Perpecahan Parpol” di Gado-Gado Boplo, Jalan Geja Theresia, Menteng, Minggu (27/5/2018) petang.

Anwar Arifin menegaskan, tidak sulit bagi Golkar untuk segera menggelar Rapimnas dan mendengarkan suara-suara DPD I dan II guna menjaring siapa saja yang layak dan pantas untuk menjadi Cawapres.

Lebih lanjut Anwar Arifin menyatakan, tujuan Rapimnas adalah untuk menjaga soliditas partai. Karena belum ada sinyal yang jelas dari Jokowi, maka Rapimnas bis aputuskan 3-5 nama, baik figur muda maupun senior.

“Kalau saat ini Ketua umum Airlangga digadang gadang sebagai Cawapres boleh saja, itu masih bersifat pribadi. Tapi dalam pencalonan wakil presiden kan bukan urusan pribadi. Ini urusan partai danmenyangkut masa depan partai. Jadi prosesnya harus demokratis dan terbuka. Maka Rapimnas adalah yang terbaik, sehingga suara-suara yang berbeda bisa disatukan dan jika sudah diputuskan, semua harus patuh,” papar Anwar Arifin yang beberapa periode menjadi anggota DPR RI.

Diskusi juga menampilkan narasumber Direktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatullah, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Direktur LIMA, Ray Rangkuti, dan Direktur Eksekutif Lembaga Suirvei Indepeneden Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad selaku pelaksana diskusi.

Direktur Orkestra, Poempida Hidayatullah setuju dengan Anwar Arifin agar Golkar melaksanakan proses dan mekanisme di internal secara demokratis. Karena ituforum yang transparan dan demokratsi adalag Rapimnas dengan agenda khusus membahas pencalonan wakil presiden.

“Airlangga selaku ketua umum Golkar harus melakukan komunikasi dengan pengurus DPD I dan II dan kemudian membahas pencalonan. Jika calon ynag terpilih lewat Rapimnas, maka yang bersangkutan mendapat legitimasi partai. Mengenai jumlahnya berapa calon yang diusulkan, terserah Rapimnas yang memutuskan,” ujar Poempida.

Sementara itu Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsmara Amany juga setuju partai harus melakukan proses demokrasi di internal agar calon yang terpilih punya legitimasi kuat.

“Kalau PSI karena tidak mencalonkan wapres dan mendukung Jokowi, maka mendukung figur yang muncul melalui ajang voting. Saya seuju jika partai pengusung Jokowi melakukan semacam proses dari bawah hingga tingkat DPP pusat ini untuk mengurangi friksi dan juga perpecahan di dalam.”katanya.

Ancaman Perpecahan Parpol

Direktur Eksekutif Lembaga Suirvei Indepeneden Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad dalam paparannya mengatakan, Deklarasi rekomendasi Capres, dukungan partai politik pada kontestasi Pilpres 2019 telah mengerucut pada nama petahana, Presiden Jokowi dan bukan Jokowi.

Disebut non Jokowi karena partai politik yang belum secara resmi mendeklarasikan calon presiden belum memiliki nama tunggal untuk diusung sebagai calon presiden atau paket capres-cawapresnya.

Dalam fatsun politik, tentu saja keputusan rekomendasi Parpol terhadap dukungan Capres melalui Rapimnas, Mukernas, Rakernas semestinya merupakan sebuah keputusan yang mengikat terhadap seluruh elemen Parpol meliput pengurus, kader atau bahkan hingga sampai di level simpatisan.