Muhammdiyah Minta Kapolri Evaluasi Jajaran Brimob

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kericuhan di Rutan Mako Brimob antara narapidana terorisme dan pihak kepolisian menyedot banyak perhatian.

Lima polisi gugur dalam peristiwa yang berlangsung Selasa malam (8/5/2018) hingga Kamis pagi (10/5/2018).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta agar Kapolri segera melakukan evaluasi kepada jajaran pasukan khusus Brimob itu.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan kejadian tersebut menjadi tamparan keras pada institusi Kepolisian RI.

Baca: Hasil Survei Anjlok, ‎Elit Partai Hanura Diminta Selasaikan Konflik Dualisme Kepengurusan

"Khususnya Brimob yang selama ini dianggap sebagai pasukan elit di jajaran kepolisian. Kapolri harus segera melalukan evaluasi atas kinerja jajarannya, termasuk penggunaan Mako Brimob sebagai tempat penahanan para tersangka tindak pidana," ujar Abdul dalam keterangannya, Kamis (10/5/2018).

"Jika ternyata ditemukan kesalahan dan keteledoran sudah seharusnya Kapolri memberikan sanksi yang tegas kepada jajarannya. Karena itu tidak seharusnya Polisi langsung menumpahkan tuduhan kepada para tahanan," sambungnya.

Baca: Perbaiki Citra Jadi PR Partai Golkar Jelang Pemilu

Muhammadiyah menyatakan sudah sepatutnya pula Presiden RI Joko Widodo memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan laporan serta bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Siapapun yang bersalah harus diberikan sanksi sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku, agar menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang," ungkap Abdul.

Disampaikan Abdul, Muhammdiyah prihatian atas kejadian tersebut dan menyatakan terorisme menjadi ancaman bagi negara Indonesia.

Baca: Tim Pembela Muslim Minta Ada Penelitian Terhadap Narapidana Teroris

"Tidak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari ancaman terorisme. Peristiwa di Mako Brimob hendaknya menjadi peringatan dan pelajaran terorisme masih merupakan ancaman bagi bangsa," tutupnya.