Indonesia Terapkan Triple Win Atasi Persoalan Migran
Bambang Soesatyo mengaku prihatin melihat permasalahan migrasi dan pengungsi masih menjadi persoalan serius negara-negara di dunia.
lihat foto
Kekerasan terhadap kaum Rohingya dalam segala bentuk dan manifestasinya, merupakan ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian global.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia ujar Bamsoet telag tampil sebagai pionir dalam melakukan langkah-langkah diplomasi yang dibutuhkan untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dan transparansi dalam penanganan pengungsi Rohingya.
Lembaga bantuan Indonesia juga membangun fasilitas kesehatan, pendidikan dan penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya.
"Ini merupakan realisasi kongkrit dari kunjungan yang dilakukan oleh presiden Indonesia Joko Widodo pada awal 2018 dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir 2017 ke Cox’s Bazaar. Selain Rohingya, Indonesia juga sangat prihatin dengan konflik-konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti di Palestina, Suriah, dan Afghanistan," kata Bamsoet.
Dalam kesempatan yang sama Bamsoet mengajak parlemen anggota IPU untuk membangun komunikasi intensif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi migran reguler dan ireguler.
Salah satunya melalui perumusan kebijakan nasional yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
"Kami menyadari bahwa mewujudkan hak asasi manusia bagi semua migran merupakan tanggung jawab yang timbul dari kewajiban internasional kita. Karena itulah, kita harus mendukung Global Compact for Migration dan Global Compact for Refugees, yang saat ini telah memasuki putaran kedua pembahasan," katanya.
Dirinya optimis Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR) mampu menyelesaikan isu-isu pengungsi dan migrasi.
Tak hanya itu, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat pula mendorong tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Sehingga setiap individu dapat memetik manfaat dari agenda pembangunan global dan tidak ada seorang pun yang tertinggal.
"Kami percaya bahwa IPU memiliki kapasitas yang memadai dalam mendorong lahirnya instrumen internasional seperti GCM dan GCR yang dapat lebih mengakomodir kepentingan negara pengirim, negara penerima dan juga migran secara proporsional dan seimbang. Kami juga berharap agar Sidang-Sidang IPU tidak hanya menghasilkan resolusi, tetapi memberi dampak langsung pada perdamaian dan kesejahteraan masyarakat," kata Bamsoet.
"Karena, itulah tugas utama kita sebagai wakil rakyat. Bukan hanya resolusi yang kita butuhkan, tetapi evaluasi dan kerja nyata," katanya.
Sidang IPU ke-138 kali ini dipimpin langsung oleh Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chunggong dan dihadiri 69 ketua parlemen dunia serta 1.539 anggota delegasi dari 146 negara.
Dalam pertemuan ini Indonesia diwakili 12 anggota delegasi dan 3 adviser dari DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Selain pimpinan dan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Assegaf, Bara Hasibuan, Budisatrio Djiwandono juga turut dalam rombongan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Anggota DPR Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunanjar Sudarsa dan Johnny Plate.
