Korupsi KTP Elektronik
Sikapi Pernyataan Sekjen PDIP, Demokrat: Jangan Musuhi Partai Lain, Belum Tentu Partaimu Lebih Baik
"Kalau bisa, jangan musuhi partai lain, belum tentu partaimu lebih baik atau lebih bagus," ujar Rachland,
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menjawab kesaksian tersangka kasus korupsi mega proyek e-KTP Setya Novanto (Setnov), ditanggapi serius Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Rachland berharap pernyataan yang disampaikan Hasto dalam keterangan tertulis itu tidak bermaksud untuk 'memusuhi' partai lain dalam hal ini Partai Demokrat.
Baca: KPK Kembali Periksa Istri Bos PT MRA Garap Kasus Suap Emirsyah Satar
Ia pun menekankan bahwa Hasto jangan terlalu percaya diri, karena partainya yang dipimpin oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu belum tentu lebih baik dibandingkan partai lainnya.
"Kalau bisa, jangan musuhi partai lain, belum tentu partaimu lebih baik atau lebih bagus," ujar Rachland, dalam keterangan persnya, Jumat (23/3/2018).
Baca: Demokrat Sarankan PDIP Bela Kadernya di Pengadilan, Bukan Mendiskreditkan Partai Lain
Lebih lanjut Rachland kembali menegaskan, situasi politik bisa berubah, jangan sampai pernyataan Hasto membuat partai lain enggan merapat.
Jika pada kemudian hari, PDIP membutuhkan dukungan dari partai lainnya.
"Jangan suatu hari, saat kalian butuh dukungan, kalian ditinggalkan sendirian," tegas Rachland.
Baca: Soal Pernyataan Sekjen PDIP, Politikus Demokrat: Jangan Buat Publik Bingung Dengan Pernyataan Bodoh
Sebelumnya, Hasto merilis pernyataan persnya yang membela Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Negara Pramono Anung yang disebut dalam kesaksian mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus tersangka kasus e-KTP Setya Novanto (Setnov), dalam sidang e-KTP.
Dalam pernyataannya, Hasto pun menjelaskan bahwa partainya merupakan oposisi dan berada di luar pemerintahan Presiden yang menjabat saat proyek e-KTP berjalan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sehingga partainya tidak memiliki alasan kuat untuk terlibat dalam proyek yang juga sempat menyeret nama SBY, yang merupakan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.
Dalan kesaksian Setnov, Puan dan Pramono disebut menerima aliran dana masing-masing sebesar USD 500 Ribu.
