Peneliti Ini Nilai Korupsi Malah Makin Masif Kalau Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengusulkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD). 

Dengan begitu, menurut dia, diharapkan tak ada lagi politik uang yang kerap terjadi tiap kali pemilihan kepala daerah digelar.

Menanggapi hal tersebut, peneliti School of Transnational Governance European University Institute Erwin Natosmal Oemar menilai ide kembalinya pemiihan kepala daerah ke DPRD adalah ide usang yang tidak refomatif. 

Apalagi tegas aktivis antikorupsi ini, kalau alasannya utamanya adalah karena korupsi politik.

Baca: Aliansi Nasional Reformasi KUHP Beberkan 7 Alasan RKUHP Harus Ditolak

Baca: Gaji PNS di Bandung Minimal Rp 12 Juta, Ridwan Kamil Tak Masalah Jika Dinaikkan

Baca: Atlet Indonesia Ikuti Latihan Soliditas di Markas Kopassus Sebelum Bertarung di Asian Games 2018

Baca: Sonia Fergina Citra dari Bangka Belitung Dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2018

"Jika alasannya utamanya adalah untuk menghilangkan korupsi  politik, maka di pilkada lewat DPRD juga tidak menggaransi itu," tegas Erwin Natosmal kepada Tribunnews.com, Jumat (9/3/2018). 

Malah sebaliknya, menurut dia, korupsi politik akan makin masif dan tidak terpantau publik kala Pilkada diserahkan kembali ke DPRD.

Namun ia sepakat bahwa negara harus ikut berbagi peran dengan kandidat yang akan berkompetisi di Pilkada. 

Dalam batas-batas tertentu, lebih lanjut menurutnya, negara harus menangung biaya politik yang digunakan kandidat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengusulkan agar kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. 

Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi politik uang yang kerap terjadi tiap kali pemilihan kepala daerah digelar.