Sabtu, 4 Oktober 2025

Langkah Kementerian Desa Kembangkan 5000 Desa Tertinggal

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mendukung program Desa Berdaya yang diinisiasi Lembaga Rumah Zakat.

Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mendukung program Desa Berdaya inisiasi dari Lembaga Rumah Zakat. 

Jumlah penerima manfaat keluar dari kemiskinan sebanyak 63%.

Baca: Jokowi Teken Keppres Soal Kepala BNN, Nama Heru Winarko‎ Menguat Gantikan Buwas

“Kita ingin membantu pemerintah karena 'tools'-nya sama, perlu ada kolaborasi sehingga tidak tumpang tindih. Sebab dukungan di daerah kuat sekali dengan adanya Desa Berdaya ini,” ujar Nur Efendi.

Program Desa Berdaya yang digagas Rumah Zakat ini merupakan alternatif solusi untuk pengentasan kemiskinan di desa-desa.

Desa Berdaya juga merupakan program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa, melalui pendekatan terintegrasi yaitu program capacity building (pembinaan masyarakat), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana.

Target program tersebut untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan lokal yang berdaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri.

Untuk diketahui, empat pilar program Desa Berdaya yang telah diimplementasikan meliputi Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Lingkungan.

Pemberdayaan ekonomi berupa koperasi, kelompok usaha, kelompok ternak. Pemberdayaan pendidikan yaitu PAUD dan kelompok literasi.

Pemberdayaan Kesehatan yaitu Posyandu.
Pemberdayaan lingkungan meliputi komunitas peduli lingkungan, dan desa siaga bencana.

Hari ini, di kantor Kemendes dilakukan rapat persiapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, dan Mitra Usaha dalam rangka pengembangan Prukades.

Untuk diketahui, rapat persiapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang digelar tersebut adalah langkah awal yang mempertemukan antara pemerintah daerah dan swasta, sebelum dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang akan dilakukan pada Tanggal 8 Maret mendatang.

Pada pertemuan tersebut, pemerintah dan dunia usaha yang akan bekerjasama diminta untuk menentukan fokus produk unggulan yang akan dikerjasamakan dalam program Prukades.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved