Reshuffle Kabinet
Fadli Zon: Presiden Seperti Menjilat Ludahnya Sendiri
"Kalau dulu presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan,"
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Baca: KPK Perpanjangan Masa Penahanan Bupati Hulu Sungai Tengah
Presiden dinilai tidak konsisten karena dua menteri dari Golkar diperbolehkan menjadi pengurus partai.
Saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi menegaskan bila menterinya nanti tidak boleh rangkap jabatan.
Aturan tersebut membuat Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menanggalakan jabatannya sebagai ketua DPP PDIP bidang Politik, hukum, dan Keamanan.
Begitu juga Menkopolhukam, Wiranto yang menaggalkan jabatan Ketua Umum Hanura.
