Jumat, 3 Oktober 2025

Reshuffle Kabinet

Kekhawatiran Di Balik Berubahnya Keputusan Jokowi Terkait Rangkap Jabatan Airlangga Hartarto

"Jika ini berlanjut, jelas kebijakan bagus yang ditetapkan Jokowi akan berantakan."

Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/Eri Komar Sinaga
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. TRIBUNNEWS.COM/ERI KOMAR SINAGA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti mengkhawatirkan rangkap jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berbuah kecemburuan dari partai politik lain pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ray Rangkuti mengatakan saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) mengusulkan kadernya yang ada di kabinet kembali aktif di partai politik diantaranya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Baca: Curhat Sopir Mikrolet di Depan Balai Kota DKI Minta Jalan Jatibaru Kembali Dibuka

Menurutnya, kalau usulan PDIP diloloskan Presiden Jokowi, artinya akan ada dua partai besar pendukung koalisi yang menjadikan pengurus partai politiknya duduk di kabinet kerja.

Bahkan dia melihat akan menyusul ke partai lain pendukung pemerintahan Jokowi, yakni PKB, Nasdem, PPP, maupun Hanura.

"Jika ini berlanjut, jelas kebijakan bagus yang ditetapkan Jokowi akan berantakan. Harapan akan adanya kabinet yang fokus untuk bekerja bagi kabinet tinggal bualan," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Senin (22/1/2018).

Baca: Hanura Kubu Sudding Sebut OSO Menarik Mahar Rp 350 Juta

Perlu diketahui, kata dia, hampir setengah anggota kabinet yang ada saat ini merupakan wakil dari partai politik.

Jelas, menurutnya, yang tertanggu bukan hanya kerja kabinet, tapi juga nasib bangsa ini.

Tarik menarik kepentingan partai dan urusan kabinet juga akan sulit dihindari.

Baca: Jokowi Akan Touring Gunakan Chopperland ‎di Trans Papua

Bahkan pada tingkat tertentu, menurutnya akan sulit membedakan aktivitas kabinet dengan partai.

Bila hal tersebut terjadi, menurut dia, tak ada yang bisa dipersalahkan kecuali presiden sendiri.

Jika kebijakan bagus yang sudah diterapkannya sejak awal harus dilanggar demi kepentingan satu partai, risiko tuntutan untuk berlaku adil pasti akan muncul.

Baca: Peneliti LIPI: Wajar Jika Penilaian Jokowi Berubah Soal Menteri Rangkap Jabatan

Karena itu, dia menilai hanya ada dua pilihan, Presiden Jokowi kembali ke kebijakan awal atau
professionalkan semua anggota kabinet

"Anggota kabinet bukanlah mereka yang aktif sebagai pengurus partai. Siapapun dan apapun partainya," jelasnya.

Diberitakan tidak direshuflenya Airlangga Hartarto dari kursi Menteri Perindustrian, serta kembali masuknya nama Idrus Marham dalam jajaran pengurus DPP Gollkar meski telah menjadi Menteri sosial, menyisakan pertanyaan.

Pasalnya selama ini presiden Jokowi memerintahkan jajaran menterinya untuk tidak aktif berpolitik.

Menanggapi hal tersebut‎ ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan saat ini Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran terhadan jajaran menterinya untuk kembali aktif di partai politik.‎

Karena itu, menurutnya Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dapat kembali aktif di pengurus partai.

‎"Ya bisa kenapa, boleh aktif. tidak harus tapi boleh aktif karena presiden sudah memberi kelonggaran ya,‎" kata Hendrawan, Senin, (22/1/2018).

Puan sebelumnya menjabat ketua Kordinator Bidang Politik Hukum dan keamanan DPP PDIP.

Puan kemudian melepaskan jabatannya karena presiden Joko Widodo‎ melarang menterinya rangkap jabatan.

Tidak hanya Puan, Wiranto pun menanggalakan jabatannya sebagai Ketua Umum Hanura saat dipercaya Jokowi menjadi Menkopolhukam.

Menurut Hendrawan, tidak realistis pada tahun politik sekarang ini bila Menteri ‎dikekang untuk tidak aktif di kepartaian.

Selain itu menurunnya terdapat sisi positif apabila menteri juga aktif sebagai pengurus partai.

"Kalau konsolidasi partai sebenarnya lebih bagus orang yang di partai sekaligus di kabinet supaya apa yang diputuskan di kabinet langsung bisa dieksekusi di tingkat parlemen. langsung bisa ditindak lanjuti di tingkat jajaran partai," katanya.

Saat ditanya apakah sudah ada pembicaraan Puan akan aktif lagi di partai, Hendrawan menjawab diplomatis.

Menurutnya hal tersebut tidak usah dibicarakan.

‎"Enggak usah dibicarakan jalan aja, semuanya berjalan lah secara alami sebagaimana yang kita harapkan," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved