Permintaan Mahar Saat Pilkada Berpotensi Munculkan Praktik Korupsi Politik

“Angka 19 terbukti paling besar sepanjang pilkada diselenggarakan. Bisa dikatakan salah satu faktornya adalah mahalnya cost politic di pilkada,’ paparnya.

Pangi juga menjelaskan, mahar biasanya diberlakukan partai apalabila calon kepala daerah yang maju bukan berasal dari kader partainya.

Justru yang akan menjadi sasaran adalah para pensiunan polisi, TNI, maupun pengusaha.

“Istilahnya pilkada ini bisa jadi pekan panen bagi pengurus DPW hingga DPP terutama yang berwenang di urusan pilkada,” paparnya.

Lebih lanjut Pangi menyarankan agar publik bisa lebih mengawasi dan melihat persoalan ini dengan bijak.

Terutama saat akan memilih atau memberikan suaranya.

“Ingat dalam politik tidak ada makan siang yang gratis, karena itu biasanya calon yang sudah nyetor banyak, pasti diduga bakal mikir balikin juga. ya baiknya jangan dipilih,” pungkasnya.