TAG
Titi Anggraeni
Berita
Foto (1)
-
Presidential Threshold Akhirnya Dihapus oleh MK Setelah Puluhan Kali Uji Materi
Keputusan ini menutup perjalanan panjang pengujian undang-undang yang telah diajukan sebanyak 36 kali ke MK
-
Titi Anggraini: Pencatutan Data Untuk Kepentingan Calon Perorangan di Pilkada Masuk Tindak Pidana
Titi Anggraini menjelaskan pencatutan NIK untuk mendukung pencalonan pasangan independen di Pilkada merupakan tindak pidana.
-
Pengamat: Debat Kelima Jadi Penentu Final Capres-cawapres
Menurut Titi dalam debat pamangkus ini, pembahasan soal perempuan dan anak muda sangat diharapkan muncul.
-
KPU Klaim Sudah Penuhi Kuota, Pengamat Dapati Ada Parpol Tak Capai Keterwakilan Perempuan 30 Persen
Titi Anggraini menemukan masih ada partai politik (parpol) peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota perempuan 30 persen.
-
Fenomena Politisi Pindah Partai, Pengamat Sebut Akibat Parpol Tak Mementingkan Ideologi
partai politik di Indonesia cenderung tidak melihat aspek ikatan ideologis sebagai pertimbangan utama dalam rekrutmen caleg
-
Hindari Caleg Kutu Loncat, Perludem Saran Ada Syarat Minimal 3 Tahun di Parpol
(Perludem) menilai perlu ada aturan khusus untuk meminimalisir kader partai ataupun calon anggota legislatif (caleg) yang kerap berpindah parpol.
-
Perludem: Sistem Pemilu Tak Memungkinkan Diubah Di Tengah Tahapan Pemilu
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengubah sistem Pemilihan Umum (Pemilu)
-
TNI, Polri, dan Intelijen Diminta Netral dan Tidak Berpihak kepada Kandidat di Pemilu 2024
Dalam pemilu 2024, netralitas TNI, Polri dan Intelijen merupakan sesuatu yang mutlak. TNI, Polri, dan Intelijen tidak boleh berpihak.
-
Perludem Ingatkan 170 Penjabat Daerah untuk Netral di Pemilu 2024
Titi melanjutkan apalagi mengingat di awal-awal tahun ini ada temuan dari Bawaslu dimana ketidaknetralan birokrasi bahkan sudah mulai muncul sebelum.
-
Perludem Dukung Parpol Segera Tentukan Capres-Cawapres 2024, Perkecil Potensi Transaksi Politik
Titi Anggraini berharap partai politik segera menentukan pasangan capres-cawapres untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
-
Masyarakat Diminta Terus Suarakan Aspirasi Kriteria Capres dan Caleg yang Diinginkan
Titi mengatakan, sejak awal juga masyarakat memiliki kepentingan untuk pastikan sosok yang akan jadi pemimpin negeri ini.
-
Perludem Nilai Presidential Threshold 20 % Penyebab Hadirnya Ruang-ruang Ilegal Transaksi Parpol
Menurut Titi adanya aturan itu membuat partai politik tidak bisa mencalonkan sendiri calon presiden yang mereka ingin usung di Pilpres 2024.
-
Perludem Sebut Perlu Regulasi Khusus Atur Keuangan Parpol di Perhelatan Pemilu
Titi Anggraini menyebut diperlukan regulasi tersendiri yang khusus mengatur keuangan partai politik dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
-
Soal Wacana Penundaan Pemilu, Perludem: Lebih Tepat Disebut Usulan Penggagalan Pemilu
Titi Anggraini mengatakan usulan penundaan pemilu lebih tepat disebut sebagai penggagalan pemilu.
-
Perludem Sebut Tak Ada Negara Tunda Pemilu dengan Alasan Pemulihan Ekonomi
Tidak ada satu pun negara di dunia menunda pemilu dengan alasan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi.
-
Tingginya Surat Suara Tidak Sah Dinilai Masih Jadi Masalah Mendasar Pemilu di Indonesia
Dia menilai Pemilu 2019 harus menjadi refleksi dan evaluasi bersama untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
-
Perludem Minta Pemerintah Terbuka Jika Ada Peningkatan Kasus Covid-19 Pasca Pilkada
Titi Anggraini mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan pilkada yang paling kompleks, rumit dan mahal.
-
Perludem : Pemilu 5 Kotak Suara Sangat Berat, Rumit dan Cenderung Buat Pemilih Tak Rasional
Menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, pemilu 5 kotak suara sangatlah rumit dan memiliki kecenderungan membuat pemilih tak rasional.
-
Perludem: Pemberian Sanksi Pidana Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Hanya Menambah Masalah
Peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi menyoroti soal paslon Pilkada 2020 yang menggelar kampanye secara tatap muka.
-
Perludem: Terlalu Berisiko Jika Pilkada Tetap Dilaksanakan Pada Desember 2020
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2020, dinilai memiliki risiko tinggi bagi kesehatan semua pihak karena pandemi Covid-19
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved