Wasekjen Demokrat Tuding Hasto Kristiyanto Kekanak-kanakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menuding Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto adalah populis gadungan yang kekanak-kanakan.

Pernyataan ini menanggapi ucapan Hasto yang menyidir PDI Perjuangan tidak pernah mengeluh walaupun mendapatkan intervensi.

"Lewat pernyataan-pernyataan reaksionernya, Hasto sedang membawa PDIP ke dalam petualangan yang mempermalukan diri sendiri," kata Rachland lewat pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/1/2017).

Baca: Jokowi Instruksikan Menteri Fokus Investasi dan Perdangangan Luar Negeri

Rachland menjelaskan, pernyataan Hasto tidak membantah dugaan partainya bertanggung-jawab dalam opresi dan kriminalisasi yang bertubi-tubi terhadap Demokrat.

"Kali ini dalam persiapan pilgub di Kalimantan Timur. Hasto, tanpa rasa malu, justru seperti mengamini praktek-praktek kotor yang lagi-lagi melibatkan polisi tersebut," katanya.

Menurutnya, Hasto benar partainya pernah mengalami opresi di masa lalu yang berujung pada skandal perampasan kantor DPP di Jalan Diponegoro, 27 Juli 1996.

Baca: Jokowi: Kita Ini Kolesterol Baik, Jantung Baik, Tapi Kenapa Tidak Bisa Lari Cepat?

"Tapi menggunakan sejarah opresi yang dialami PDIP di masa lalu untuk membenarkan opresi pada partai lain di masa kini adalah sesat dan keji," kata Rachland.

Rachland menambahkan, Hasto membuat teringat pada ideologi Zionisme, yang menggunakan penderitaan bangsa Yahudi di masa lalu untuk membenarkan dan meminta dunia memaklumi opresi Israel terhadap bangsa Palestina.

"Hasto sendiri mungkin perlu lebih dulu menjelaskan dimana dia berada saat skandal 27 Juli terjadi. Apakah dia berada bersama para aktivis partai, mahasiswa dan warga yang bahu membahu melawan serangan; ataukah asyik mengurusi kariernya sendiri di PT Rekayasa Industri?" katanya.

"Menyebut PDIP menghadapi skandal 27 Juli dengan cara 'menyatu dengan rakyat' adalah klaim kosong tak berdasar. Ketika itu adalah aktivis mahasiswa dan warga yang aktif mendekati elit PDIP, bukan sebaliknya. Elite PDIP saat itu lebih dekat dengan beberapa elit Jenderal ABRI daripada dengan rakyat," tambahnya.

Klaim itu, kata Rachland, menyakiti memori para korban.

Semasa Megawati Presiden, dia justru menolak mengusutnya agar hukum tegak dan melayani tuntutan keadilan para korban, yang sebagian sampai hari ini nasibnya tak diketahui.

"Hasto Kristiyanto adalah juru bicara yang buruk bagi politik Indonesia dan PDIP. Partai yang sebenarnya perlu lebih keras membuktikan komitmennya pada kebebasan demokratik dan penegakkan hukum. Rakyat tak akan lupa: Semasa Megawati Presiden, terjadi pembunuhan pada Munir dan Theys Eluay," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Hasto membandingkan respon yang dilakukan partainya dalam menyikapi upaya intervensi dan ketidakadilan saat proses Pilkada.

Saat mendapatkan perlakuan tidak adil, kata Hasto, PDIP memilih menyatu dengan rakyat daripada mengeluh seolah menjadi korban.

Pernyataan ini menyikapi keluhan dari Demokrat yang merasa mendapat upaya kriminalisasi dan perlakuan tidak adil dari penguasa di tiga ajang Pilkada.

"Kami sering kali menerima intervensi. Bahkan dari penguasa sekalipun. Tetapi kami diam, kami tidak suka mengeluh seperti partai sebelah," kata Hasto disambut tepuk tangan.

Dia menjabarkan saat peristiwa 27 Juli (Kuda Tuli), kantor PDIP dibakar orang tidak dikenal. Partainya tidak bisa mengikuti pemilu 1997, dan intervensi lainnya dari penguasa saat itu.

Di saat itu, katanya, PDIP justru hadir dan berjuang bersama rakyat.

Sehingga, hari ini, partai berlambang Banteng tersebut menjadi partai besar.

"Di saat ada intervensi itu, maka kami hadir dengan rakyat berjuang bersama rakyat," kata Hasto.