ICW Sebut 30 Persen Korupsi di Pemerintahan Jokowi Ada pada Sektor Infrastruktur

Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pemerintahan Jokowi telah memasuki tahun ke-3 sejak dilantik pada 2014 lalu.

Wakil Koordinator ICW Ade Irawan menyatakan lebih dari 30 persen korupsi terjadi pada pembangunan infrastruktur.

Baca: Wapres JK: Situasi Politik 2017 Terbilang Aman

"Catatan Jokowi, lebih dari 30 persen korupsi terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Korupsi menumpuk di pembangunan infrastruktur, lebih dr 30 persen. Kalau Jokowi tidak ada komit yang jelas, cita-citanya untuk infrastruktur yang baik, itu tidak akan ada," kata Ade di kantor PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Rabu (27/12/2017).

Ia pun mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini memiliki priorotas untuk pembangunan infrastruktur.

Namun, di balik itu menurut Ade, hal itu menjadi rawan penyalahgunaan anggaran yang paling favorit.

Selain itu, lanjut Ade, pengawasan di bidang infrastruktur lemah.

"Jokowi oke prioritasnya ada di infrastruktur, tapi kemudian kalau lihat paling tidak dari yang kami amati infrastruktur tetap jadi objek yang paling rawan, paling favorit, karena pertama anggarannya besar, pengawasannya juga lemah,"tutur Ade.

Ia pun menyarankan Jokowi untuk memperkuat sistem pengawasan infrastruktur dengan memulai pemberantasan korupsi.

"Kita memang ada e-procurement tapi itu kan mudah disiasati misal sistemnya dibuat sibuk saat bidding dll.
Ini yang harus hadi perhatian Jokowi. Bukan cuma bangun-bangun saja. Tapi memastikan proses perencanaan bebas dari korupsi," papar Ade.

Menurutnya, sejak lama porsi anggaran di proyek infrastuktur menjadi lahan subur bagi korupsi. Mengingat kuncuran dana yang ada pun terhitung besar.

"Korupsi dibidang infrastruktur bukan hal baru, sebelumnya pun infrastruktur menjadi sektor favorit dikorupsi karena uangnya ada di situ. Soal kualitas infrastruktur, ketahanannya, ini bisa jadi masalah," ucap Ade.