Jimly: Secara Etika Khofifah Harus Mundur dari Kabinet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Mantan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie ‎menilai Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa harus segera mengundurkan diri dari Kabinet Kerja.

Pasalnya, mundurnya Khofifah dari kabinet untuk memberikan teladan etika yang baik sebagai pejabat publik.

Diketahui Khofifah mantap maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur.

Belakangan telah terlihat bahwa Menteri Sosial itu bakal berpasangan dengan Emil Dardak dalam Pilgub Jawa Timur.

"Kalau sesuai etikanya memang harus mundur (dari kabinet). Etika kan itu menyangkut kepantasan," kata Jimly di ICMI Center, Jakarta,‎ Rabu (22/11/2017).

Memang diakui Jimly, tidak ada Undang Undang‎ yang secara spesifik bahwa Menteri harus mundur apabila hendak maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Baca: PDI Perjuangan: Emil Dardak Tidak Patuhi Perintah Partai

Namun, seyogyanya ketika partai politik sudah memutuskan kepada seorang menteri maju Pilkada maka harus mundur dari kabinet.

"Etikanya, begitu partai mutuskan maka harus mundur. Itu agar yang bersangkutan fokus pada persiapan pelaksanaan Pilkada," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, jika Khofifah tidak mundur dari kabinet maka akan menganggu pelayanan masyarakat yang hendak dilayani oleh seorang Menteri Sosial.

Maka dari itu, sebaiknya posisi menteri sosial yang bakal ditinggalkan Khofifah agar jangan lama-lama dibiarkan kosong, agar pelayanan untuk rakyat tetap berjalan.

"Kalau Khofifah tidak mundur itu akan menganggu pelayanan kepada masyarakat luas.‎ Kasihan rakyat Indonesia yang butuh pelayanan Menteri Sosial," katanya.