Korupsi KTP Elektronik
Fahri Nilai Persoalan Novanto Sebagai Upaya Perebutan Tiket Pilpres
Menurut saya ini adalah perebutan kursi Pilpres, ini bukan soal Novanto, ini soal tiket yang dia pegang
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melihat kejanggalan dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto, dimana sangat tercium aroma politis Pemilihan Presiden 2019.
"Menurut saya ini adalah perebutan kursi Pilpres, ini bukan soal Novanto, ini soal tiket yang dia pegang, kalau saya percayanya begitu, tiket Pilpres, suara Golkar suara rakyat," ujar Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Keyakinan Fahri terhadap kasus Novanto yang bernuansa politik, dikarenakan data yang diungkapkan KPK atas kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun dari korupsi e-KTP adalah tidak benar.
"KPK hebat menciptakan suasana seolah-olah gawat gitu, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) secara resmi udah mengatakan tidak ada (kerugian negara), jadi apa ini sebenarnya?," ujarnya.
Baca: 4 Kejanggalan Kecelakaan Setnov Ini Buat Doli Geleng-geleng Kepala
Selain itu, Fahri juga mempertanyakan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi,dimana kasus mantan Direktur Utama Pelindo II RJ. Lino sampai saat ini tidak dilakukan proses, padahal sudah jelas terdapat kerugian negara mencapai Rp 4,08 triliun.
"Lalu ada kerugian gara-gara global bond, kita harus bayar Rp 1 triliun per tahun, dua tahun orang itu keliling (tidak diperiksa), saya dengar dilindungi orang kuat, tapi Ketua DPR (Setya Novanto) diburu-buru," ujarnya.