Polemik Panglima TNI
Data Intelijen Amerika Salah, Dubes Amerika Harus Minta Maaf Terbuka
Penyamarannya bisa turis, wartawan, peneliti, pengusaha, kalau tertangkap pasti tidak diakui sebagai intelijen
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penolakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo oleh US Customs and Border Protection merupakan insiden diplomatik yang tidak bisa disepelekan.
"Itu karena informasi intelijen Amerika Serikat yang salah dari sumber sumber yang keliru, hasilnya berupa intelligence failure yang berujung pada diplomatic incidence" , ujar pengamat Intelijen Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, Senin (23/10/2017).
Menurut Ridlwan, di setiap Kedutaan Amerika Serikat pasti ada personel CIA.
Mereka beroperasi di wilayah negara dimana mereka ditempatkan.
"Penyamarannya bermacam cara, biasanya sebagai petugas Kedutaan, " kata Ridlwan.
Selain petugas intelijen resmi dengan kedok staf Kedutaan, ada juga yang disebut sebagai petugas NOC atau non official cover.
"Penyamarannya bisa turis, wartawan, peneliti, pengusaha, kalau tertangkap pasti tidak diakui sebagai intelijen, " ujar Ridlwan yang pernah berkunjung ke White House Washington DC ini.
Petugas intelijen CIA itu akan melaporkan dinamika politik dan kejadian lain yang relevan bagi kepentingan Amerika Serikat.
"Kalau seorang Panglima TNI berkunjung, pasti sudah ada data lengkapnya. Kalau sampai ada penolakan seperti ini, jelas ada kesalahan intelijen Amerika, " ujar alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut.
Baca: Puan Maharani: Kesejahteraan Masyarakat Meningkat
Ridlwan menyebut, saat peringatan HUT TNI di Cilegon Banten, telah ditangkap dua personel tentara AS yang menyusup tanpa undangan.
"Ini insiden serius dan terjadi hanya 14 hari sebelum Panglima ditolak," kata Ridlwan.
Lebih lanjut dia memuji sikap Menlu RI Retno Marsudi yang langsung meminta klarifikasi dari Amerika Serikat.
Hasilnya, imbuhnya, Panglima TNI sudah boleh terbang kembali dan Dubes AS minta maaf.
Namun demikian menurutnya, Duta Besar Amerika Serikat harus memberikan permintaan maaf terbuka.
"Saya kira ini respon cepat bu Menlu yang sangat baik. Terbukti pilihan pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk bu Retno tepat, "kata Ridlwan.
