Kapolri Jelaskan Alasan Brimob Bersenjata Kawal OTT KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan anggota Polri yang bersenjata lengkap mengawal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bambang juga meminta Tito untuk memberikan sanksi jika ada Kapolda tidak mengetahui ada OTT.

Padahal dirinya adalah pimpinan penegak hukum di wilayahnya.

Baca: Kapolri: Brimob Tembak Brimob di Blora Motif Pribadi Stres karena Utang

"OTT mekanismenya perlu diatur karena dari KPK berhubungan langsung dengan kepala satuan wilayah (kasatwil). Jadi mungkin karena pertimbangan kerahasiaan kapolda, bahkan kapolri tidak tahu," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Sementara soal penampilan hingga penggunaan senjata api, Tito menjelaskan, hal itu sesuai dengan potensi ancaman yang sudah dilaporkan intelejen.

"Saya sependapat mengenai penampilan dan penggunaan kekuatan termasuk senpi dalam pegamanan OTT KPK. Saya sudah beri arahan agar tetap mengindahkan prinsip proporsional," kata Tito.

Dalam rapat ini juga diputar video proses pengawalan Wali kota Batu Eddy Rumpoko saat terjaring OTT oleh KPK, Sabtu (16/9/2017).

Baca: Jenderal Tito: Polri Menganggap Polemik Senjata Tak Perlu Berlanjut

Eddy yang biasa dipanggil dengan inisial ER memberontak, berusaha melepaskan diri dari kawulan petugas Brimob saat berada di Mapolda Jatim.

Insiden ini terjadi ketika ER digiring keluar ruangan gedung Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim semalam.

Terlihat ada 4 anggota Polda Jatim dengan atribut dan senjata lengkap dan penutup wajah mengawal ER keluar ruangan.

Ia digiring menuju bus untuk selanjutnya akan diangkut menggunakan pesawat terbang ke Jakarta.

Saat berjalan dalam pengawalan ketat ia langsung diburu dan dikerumuni para pewarta untuk mendapatkan pernyataannya.

Namun Eddy justru didorong masuk ke dalam bus oleh anggota Brimob.