Pimpinan DPR: Presidential Threshold Nol Persen Meminimalisir 'Money Politic'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada hal yang positif saat ambang batas calon presiden alias Presidential Threshold dikembalikan ke angka nol persen.

Salah satunya meminimalisir terjadinya transaksi politik.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi pernyataan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali terkait penetapan presidential threshold sebesar 20 persen pada Pemilu 2019 secara serentak yang dinilainya justru memunculkan banyak praktik-praktik transaksional.

"Saya sependapat, ada benarnya, kalau kembali pada nol persen sesuai dengan seharusnya, karena PT (UU Pemilu,red) ini ada yang sudah pernah dipakai, maka peluang untuk setiap Parpol mengajukan calon sangat terbuka,"ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dalam pernyataannya, Senin(9/10/2017).

"Di sisi lain, meminimalisir transaksi-transaksi baik yang berupa transaksi kekuasaan, maupun transaksi (money politic), dan itu artinya, presidential race akan jauh lebih dinamis, menarik dan demokratis," tambah dia.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah kemudian partai politik yang mendukung agar tetap mengadakan PT (ambang batas parlemen) dalam penyelenggaraan di Pemilu 2019 secara serentak bentuk minimnya calon yang akan diusung atau lebih doyan mengedepankan berkoalisi untuk kompetisi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berpendapat memang dari penetapan PT 20 persen bentuk upaya membatasi lawan-lawan politik lainnya.

"Saya kira memang berusaha untuk membatasi lawan-lawan politik alias tidak pede dengan suatu kompetisi bebas, jadi dibuat sedemikian rupa dengan tingkat kesulitan. Padahal 20 persen sudah pernah dipakai, dan kalau dibilang seperti yang lalu, yang lalu itu sudah selesai sudah basi tidak layak dipakai lagi," pungkas Fadli Zon.