Jokowi Bantah Ada Penurunan Daya Beli, Fadli Zon: Lucu dan Memprihatinkan
lewat data BPS, terlihat, konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini memang hanya tumbuh 4,95 persen
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Kadin Tahun 2017 bahwa isu penurunan daya beli masyarakat sengaja dipolitisasi oleh lawan-lawan politiknya untuk kepentingan 2019, kembali dikritik oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Menurutnya, penurunan daya beli adalah isu ekonomi yang telah lama di-sounding, baik oleh para pengusaha maupun para ekonom, bahkan sejak akhir 2014, saat pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai mencabut subsidi BBM dan berbagai subsidi untuk rakyat lainnya.
"Isu tersebut makin mengemuka sesudah pemerintah mencabut juga subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA pada Januari 2017 lalu. Jadi, itu sebenarnya adalah isu ekonomi lama," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Minggu (8/10/2017).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan lewat data BPS, terlihat, konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini memang hanya tumbuh 4,95 persen, padahal pada kuartal II tahun lalu mencapai 5,07 persen.
"Indikator lainnya juga tak bagus. Pertumbuhan konsumsi listrik kita bahkan penurunannya lebih besar lagi. Sepanjang tahun ini, misalnya, konsumsi listrik di semua golongan hanya tumbuh 1,37 persen. Padahal, periode yang sama tahun lalu pertumbuhannya mencapai 7,8 persen," kata Fadli.
Menurutnya, tak ada yang pernah menjadikan persoalan ekonomi ini sebagai persoalan politik.
"Justru pernyataan Presiden kemarinlah yang telah menjadikan isu ekonomi itu kemudian seolah menjadi isu politik," kata Fadli.
Dia menilai, lucu dan memprihatinkan jika Presiden mengingkari penurunan daya beli masyarakat.
"Saya sebut lucu, karena penurunan daya beli ini datanya berasal dari BPS. Sejak Juli 2017 isu ini juga telah dibahas dan diakui oleh sejumlah menteri, termasuk Gubernur Bank Indonesia, dan pada 4 Agustus lalu Presiden sendiri bahkan pernah mengumpulkan 18 menteri di Istana untuk membahas cara mengatasi persoalan tersebut," kata Fadli.
"Lho kok sekarang tiba-tiba disangkal jika persoalan itu tidak pernah ada dan disebut hanyalah merupakan gorengannya lawan-lawan politiknya saja? Bagi saya pernyataan itu lucu," tambahnya.
Fadli menilai, pernyataan Presiden juga memprihatinkan.
Penurunan daya beli ini adalah fakta, secara akademis ada datanya, dan secara riil pengusaha dan masyarakat telah sejak lama mengalami dan merasakannya.
"Setiap kali saya turun ke daerah pemilihan, terutama dalam dua semester terakhir, soal penurunan daya beli dan lesunya ekonomi ini selalu menjadi keluhan utama. Saya yakin anggota DPR lainnya setiap kali reses atau turun ke daerah pemilihannya juga menerima keluhan serupa," kata Fadli.
