Korupsi KTP Elektronik
Dipecat Jadi Pengurus Golkar, Yorrys Raweyai: Saya Tidak Tahu
Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur, Aziz Samual mengatakan, Yorrys kerap menyuarakan pelengseran Setya Novanto
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Golkar dikabarkan mencopot Yorrys Raweyai dari jabatan Ketua Koordinator bidang Polhukam.
Namun, Yorrys mengaku sampai saat ini belum tahu atas keputusan tersebut.
"Ya kalau sekarang ini, kita sendiri mau dengar info atau bagimana. Saya sendiri tidak tahu," kata Yorrys saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Lebih lanjut Yorrys mengatakan, dirinya tidak dipecat dari struktur partai tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga partai tidak bisa asal memecat atau mencopot kader.
"Iya dong, masa main pecat-pecat, emang perusahaan," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur, Aziz Samual mengatakan, Yorrys kerap menyuarakan pelengseran Setya Novanto dari ketua umum Golkar.
"Beliau diganti sejak kemarin sore, surat ditanda tangani langsung oleh ketua umum dan sekjen," kata Ketua Aziz.
Menurutnya, Yorrys dianggap telah melakukan banyak persoalan yang membuat internal Golkar gaduh. Sehingga, posisinya sebagai Koordinator bidang Polhukam digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyatmoko.
"Alasannya Pak Yorrys sudah buat masalah, tidak sesuai aturan Partai Golkar, melebihi kewajaran, diputuskan untuk diganti yang gantikan Letjen (purn) Eko Widyatmoko," kata Aziz.
Yorrys adalah ketua Tim Pengkajian yang dibentuk DPP Golkar di bawah naungan Nurdin Halid saat Novanto tengah terbaring sakit di rumah sakit. Hasil tim pengkajian menyebutkan elektabilitas Golkar merosot karena status tersangka Novanto di korupsi proyek e-KTP.
Baca: Wiranto Jelaskan Kenapa Indonesia Butuh BSSN
"Saya tidak tahu apakah surat pergantian itu sudah diterima Pak Yorrys atau belum," kata Aziz.
Dalam beberapa kesempatan, Yorrys mengklaim Airlangga Hartarto merupakan calon kuat pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.
Hal itu menyusul hasil Tim Kajian Elektabilitas Partai soal anjloknya elektabilitas Golkar pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi e-KTP.
