Korupsi KTP Elektronik
Minta Setya Novanto Mundur Sebagai Ketua Umum Dinilai Tepat Untuk Selamatkan Golkar
"Jadi pimpinan baru akan bisa melakukan kerja-kerja politik di Partai Golkar untuk bisa memenagkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meminta Ketua Umum Golkar Setya Novanto mundur dari jabatannya dan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) merupakan langkah tepat untuk menyelamatkan Partai berlambang pohon beringin.
Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, mengatakan dengan mundurnya Novanto, Partai Golkar bisa berbenah diri untuk menghadapi persaingan politik dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Baca: Mundur Dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar Akan Ringankan Beban Setya Novanto
"Jadi pimpinan baru akan bisa melakukan kerja-kerja politik di Partai Golkar untuk bisa memenagkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," ujar Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Kamis (28/9/2017).
Tidak bisa dipungkiri partai Golkar menjadi tersandera, ketika Novanto yang berstatus tersangka tetap bertahan memimpin Partai Golkar.
Bahkan tren eleltabilitas Golkar terus tergerus setelah penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK.
Baca: Nurdin Halid: Tak Ada Hubungan Hasil Prapradilan Setya Novanto Dengan Penundaan Rapat Pleno Golkar
"Dengan statusnya tersangka, mau tidak mau, pasti akan sangat mempengaruhi pada Golkar sebagai partai. Karena Novanto masih memegang jabatan," jelasnya.
Selain itu rekomendasi tersebut juga sangat meringankan beban Novanto dalam proses penyembuhan dan menghadapi proses hukumnya di KPK.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.
Baca: Dedi Mulyadi: Setya Novanto Sedang Sakit Jantung, Kok Sempat-sempatnya Mikirin Rekomendasi
Dalam rekomendasi tersebut, Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai.
Sebab, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.
Sebagai Ketua Umum Golkar, Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.
"Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019.
