Menhan: Perlu Sinkronisasi Pertahanan Negara Antara Pusat dan Daerah
Agenda tahunan yang diselenggarakan sejak 2012 ini diperuntukkan bagi mahasiswa/i dan pelajar SLTA sederajat
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menekankan penting dan perlunya menyiapkan pertahanan sejak dini melalui sinergitas pertahanan negara pusat dan daerah.
Demikian disampaikan Menhan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan karakter kepada generasi muda Indonesia yang dilakukan Kementerian Pertahanan bertajuk Program Parade Cinta Tanah Air (PCTA).
Agenda tahunan yang diselenggarakan sejak 2012 ini diperuntukkan bagi mahasiswa/i dan pelajar SLTA sederajat dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Pada tahun ini, PCTA berlangsung dari 4-7 September 2017 diisi dengan lomba diskusi serta aktivitas lainnya. Para peserta PCTA tingkat nasional berasal dari para pemenang di tingkat provinsi.
Sebagai upaya menanamkan cinta tanah air itu juga mereka menunjukkan aneka ragam budaya baik tarian dan pakaian adat dari provinsi masing-masing serta kunjungan ke tempat bersejarah yang ada di Jakarta.
Meski hadirnya otonomi daerah memberi kewenangan luas pada daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, tapi kata Menhan, masalah pertahanan negara adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang tidak didesentralisasikan.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
"Peran daerah dalam aspek pertahanan negara sangat penting. Daerah dapat menjadi pintu masuk datangnya ancaman nonmiliter yang bersifat multidimensi," papar Ryamizard seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterimaTribunnews.com, Kamis (7/9/2017).
Sehingga perlunya pengembangan postur pertahanan nirmiliter di daerah, yang memiliki kemampuan-kemampuan diantaranya kewaspadaan dini, bela negara, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, moral, serta dukungan pertahanan negara.
"Untuk itu perlu adanya sinkronisasi kebijakan pertahanan negara antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara," ujar Ryamizard.
Baca: Lima Saksi Kasus e-mail Novel Baswedan Pegawai KPK dari Unsur Polri
Pembinaan Bela Negara dilaksanakan pada lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka dibutuhkan pembinaan bela negara diselenggarakan secara simultan, terpadu, dan menyeluruh serta berlanjut, selaras dengan sasaran Pembangunan Nasional.
"Tentunya semua itu harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Maka Rakor Jakhanneg ini menjadi hal yang penting untuk menyiapkan pertahanan sejak dini melalui Bela Negara di berbagai wilayah Indonesia," tegas Ryamizard.
Selain itu, dewasa ini perkembangan sosial media berbasis internet telah ikut mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia.
Dimana secara teknologi cukup pesat tetapi di sisi lain terdapat masalah yang memiliki dampak negatif. Seperti bully dalam dunia maya, pelecehan secara daring, pencemaran nama baik secara daring, penyebaran pesan kebencian, iklan yang salah target, pornografi dan sebagainya.
