Sabtu, 4 Oktober 2025

PMKRI Puji Kegigihan Jokowi Peroleh Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Bagi PMKRI, tambang emas Freeport Indonesia merupakan pintu masuk bagi Indonesia

Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS/APFIA
Konferensi pers paparan kesepakatan perundingan antara Pemerintah RI dan Freeport Indonesia di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (29/8/2017). Konferensi pers ini dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkeu Sri Mulyani dan bos Freeport McMoran Richard Adkerson. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memuji kegigihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga aset dan sumber energi nasional.

Bagi PMKRI, tambang emas Freeport Indonesia merupakan pintu masuk bagi Indonesia untuk menjaga aset dan sumber daya alam demi mewujudkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan energi.

"PMKRI mengapresiasi perjuangan pemerintah Indonesia sekaligus mengawal agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten,” kata Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Elmo Lodovikus Roe kepada Tribunnews.com, Rabu (30/8/2017).

Untuk itu pula PMKRI siap mengawal hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia terkait divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah.

PMKRI juga mengingatkan agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

Elmo menyampaikan pernyataan itu merespons hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia.

Dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta PT Freeport Indonesia CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson antara lain disepakati bahwa Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51 persen saham kepada pihak Indonesia.

Baca: Belum Dibayar First Travel, Provider Tahan Ratusan Paspor Jemaah

Selain itu, Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam lima tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar, dan sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK).

Menurut Elmo, selama ini publik Indonesia menunggu hasil kesepakatan bersama Freeport Indonesia.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved