Ombudsman Beri Saran Terkait Maladministrasi Pelaksanaan Eksekusi Mati Tahap III
Pemaparan tersebut dihadiri perwakilan dari Kejaksaan RI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Badan Pengawas Mahkamah Agung, serta Kuasa Hukum Humphrey.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI telah memaparkan temuan dugaan adanya pelanggaran administrasi (maladministrasi) dalam proses pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana Humphrey Ejike Jefferson.
Pemaparan tersebut dihadiri perwakilan dari Kejaksaan RI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Badan Pengawas Mahkamah Agung, serta Kuasa Hukum Humphrey.
Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat saran yang diserahkan kepada tiga lembaga terkait dengan hukuman mati terhadap Humphrey.
Ia menambahkan, pihaknya memberikan waktu selama 60 hari kepada lembaga-lembaga tersebut untuk meperbaiki proses pelaksanaan hukuman mati.
"Kami memberi waktu selama 60 hari kepada pihak-pihak terlapor yang mendapatkan saran dari Ombudsman RI," ujar Ninik di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).
Jika dalam waktu yang telah ditentukan tersebut saran dari Ombudsman tidak dilakukan, pihaknya akan meningkatkan pada surat rekomendasi.
"Kalau tidak ditindaklanjuti maka kami akan meningkatkan menjadi rekomendasi," jelasnya.
Prabowo Nyeletuk Nasi Goreng Hambalang, Netizen Kompak Menduga Ini Maksudnya https://t.co/qvZibobkDX via @tribunnews
— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 28, 2017
Lebih lanjut Ninik menegaskan bahwa surat rekomendasi merupakan produk tertinggi dari Ombudsman dalam penanganan dugaan maladministrasi.
"Sebagaimana kita ketahui, rekomendasi adalah produk tertinggi dari Ombudsman," katanya.
