Perppu Ormas
Polisi Kantongi Ormas-ormas Anti-Pancasila yang Layak Dibubarkan
Pihak kepolisian sudah mengantongi sejumlah Ormas yang akan dibubarkan menyusul keluarnya Perppu nomor 2 Tahun 2017.
lihat foto
PKS Sebut Kemunduran
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengkritik pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme pengadilan terlebih dahulu.
Terlebih saat ini melalui Perppu itu, pemerintah seperti memiliki kewenangan tunggal, untuk menfasirkan siapa yang
pro Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan siapa yang kontra.
"(Misalnya) ini partai menentang Pancasila, partai ini radikal, hanya subyektif pemerintah. Dalam kacamata demokrasi yang kita bangun ini, saya kira ini kemunduran," katanya.
Ia menyebut para anggota dewan sangat berhati-hati dalam mengatur mekanisme pembubaran partai dan ormas.
"Kami bikin (undang-undang) dengan penuh kehati-hatian," ujar Sohibul Iman.
Di UU ormas, mekanisme pembubaran sebuah ormas diawali dengan melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali.
Setelah sejumlah tahapan berikutnya, pemerintah kemudian bisa memulai gugatan hukum, dengan diawali permintaan fatwa dari Mahkamah Agung (MA).
Bermodal fatwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), meminta Kejaksaan, mendaftarkan gugatan ke pengadilan terkait.
Pencabutan keabsahan ormas, dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan. Namun melalui perppu, pasal-pasal yang mengatur hal itu dipangkas.
Kini pemerintah melalui kementerian terkait, yakni Kemenkumham dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hanya berkewajiban mengirimkan satu kali peringatan. Setelahnya dua kementerian itu berwenang mencabut keabsahan suatu ormas, tanpa proses persidangan.(rek/zal/kps/wly)
