Ketua BPK Dukung Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pegawainya yang Terjaring OTT KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai BPK yang terlibat suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

"BPK mendukung upaya penegakan hukum terhadap pegawai BPK yang sedang diproses oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara ketika memberikan keterangan bersama di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

BPK juga kata Moermahadi Soerja Djanegara akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan dengan seksama.

Baca: KPK Tetapkan Irjen Kementerian Desa dan Auditor BPK Sebagai Tersangka

Hal ini tidak lain untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap organisasi dan auditor BPK yang terjaring dalam OTT KPK.

"BPK berkomitmen untuk tetap mendukung proses pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," tegas Moermahadi Soerja Djanegara.

Tim Satgas KPK menggeledah dua ruangan di kantor BPK RI, Jumat (27/5/2017).

Dua ruangan tersebut yakni ruang kerja ‎Ali Sadli (ALS) auditor BPK dan Rochmadi Saptogiri (RS), eselon I BPK.

Baca: Menteri Desa: Saya Siap Diperiksa KPK Kapan Saja

Hasilnya penyidik menyita uang Rp 40 juta.

"Di ruang ALS ditemukan uang Rp 40 juta, diduga bagian dari total komitmen Rp 240 juta. Sebelumnya di awal Mei diserahkan uang Rp 200 juta," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, ‎Sabtu (27/5/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Tidak hanya itu, penyidik juga menggeledah Brankas milik ALS, didalamnya ditemukan uang Rp 1,145 miliar‎ dan 3000 ribu USD.

Uang tersebut telah dilakukan penyitaan dan kini berada di KPK.

Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menuturkan penyidik akan mempelajari apakah uang tersebut ada kaitannya dengan uang suap kasus ini atau tidak.