Golkar Nilai Wacana Hak Angket Komisi III Tak Bertujuan Sudutkan KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai Golkar menilai wacana hak angket yang disuarakan Komisi III DPR tidak bertujuan menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korbid Golkar Yorrys Raweyai mengaku telah bertemu dengan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Saat itu, Yorrys didampingi Mantan Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir dan Sekretaris Fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Saya tanyakan proses dan dinamika raker komisi dengan KPK dan akhirnya timbul wacana kemudian semua mendukung bentuk pansel. Dilaporkan ketua komisi bahwa situasi dan dinamika rapat," kata Yorrys disela-sela diskusi politik di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin (24/4/2017).

Yorrya mendapatkan informasi dari Bambang Soesatyo bahwa hampir semua partai mendesak dibentuknya angket. 

"Kita harus punya persepsi yang sama bahwa angket bukan menyudutkan KPK tapi ada terkesan dari ketua komisi bahwa ada perbedaan persepsi di internal terjadi," kata Yorrys.

Oleh karenanya, Yorrys menuturkan KPK diminta mentutaskan serta mengungkapkan berbagai persoalan melalui forum formal. Menurutnya, hak angket tersebut bukan hanya persoalan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Politikus Hanura Miryam S Haryani, melainkan sejumlah hal.

"Ada pikiran teman-teman di komisi bahwa perlu ada transparansi KPK. Dan itu pun sepengetahuan pada pimpinan KPK. Jadi jangan dilihat masalah hanya karena ada e-KTP, BAP Miryam. Masih ini belum final dilakukan masih pada proses di pimpinan," kata Yorrys.

Yorrys pun membantah wacana hak angket itu muncul karena Ketua Umum Golkar Setya Novanto terseret dalam kasus e-KTP. Ia menyebut hampir anggota dewan lintas fraksi disebut dalam kasus itu. 

"Ini sepihak saja menurut KPK ada rekaman. Lalu Miryam bilang enggak ada. Jadi saya pikir biarlah mereka berproses secara baik dan diproses transparan karena ini menyangkut nama baik orang. Banyak yang protes. Mekeng, Bamsoet, masinton semua protes," kata Yorrys.

Yorrys menegaskan Golkar bersama dengan KPK melawan korupsi. Hal itu juga komitmen bersama sejak Ketua Umum Golkar era Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla.

"Yang jadi prihatin kita setelah era reformasi Golkar jadi partai nomor 1 dalam kasus-kasus korupsi. Ini keprihatinan kita. Tapi ini jadi konsekuensi kita. Kami punya komitmen untuk selamatkan partai," kata Yorrys.