Berikut Sejumlah Aturan yang Bisa Dipakai untuk Mengembalikan Status WNI Arcandra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri ESDM ‎Arcandra Tahar kini menyandang stateless (tanpa status kewarganegaraan).‎

Kementerian Hukum dan HAM kini tengah memproses status kewarganegaraan Archandra Tahar.

Menurut Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana apa yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dengan memproses kembali status kewarganegaraan merupakan langkah yang tepat.

Namun menurutnya, dalam meproses kembali status WNI tersebut harus dilakukan dengan matang.

"Ya sudah tepat arahan itu. Permasalahannya dengan menggunakan pasal mana dari Undang-Undang Kewarganegaraan," ujar Hikmahanto , Jumat (26/8/2016).

Sejumlah aturan dapat digunakan pemerintah untuk dapat memproses status WNI Archandra.

Namun dari aturan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya.

Seperti misalnya wacana penggunaan pasal 20 undang-undang nomor 12 tahun 2006. Pasal tersebut mengharuskan pemerintah meminta perimbangan DPR.

"Sebagai lembaga politik, tentu saat memberi pertimbangan akan politis. Nah ini tidak bisa disamakan dengan pesepakbola, karena tidak ada unsur politisnya," ungkap Hikmahanto.

Hikmawanto memberikan opsi lain dalam pengembalian status WNI archdra yang dianggap relatif aman dan lancar.

‎Yakni dengan menggunakan pasal 31 undang-undang nomor 12 tahun 2006‎.

‎Pasal tersebut berbunyi 'Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.'

"Syarat dalam pasal itu yakni bertempat tinggal di Indonesia selama 10 tahun," katanya.

Menggunakan pasal itu pemerintah hanya perlu mencari apakah Arcandra memiliki rumah di Indonesia atau tidak.

Kepemilikan rumah ini untuk menunjukkan bahwa Arcandra bertempat tinggal secara yuridis di Indonesia meski secara fisik tidak selalu berada di Indonesia.