Polemik Menteri Jokowi
Usulan Hak Interpelasi soal Arcandra, Ruhut: Jangan Buat Kodok Termehek-mehek
Politikus Demokrat Ruhut Sitompul menilai usulan hak interpelasi hanya untuk mencari popularitas.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Demokrat Ruhut Sitompul menilai usulan hak interpelasi hanya untuk mencari popularitas.
Usulan tersebut disuarakan Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil terkait pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM.
Arcandra akhirnya diberhentikan dengan hormat terkait kabar kewarganegaraan ganda. "Jangan kasih statement yang buat kodok termehek-mehek," kata Ruhut di Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Menurut Ruhut, usulan hak interpelasi tidak diperlukan. Anggota Komisi III DPR itu menuturkan Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra agar tidak membuat kegaduhan.
"Saya rasa kalau enggak ada pidato, jangan-jangan dia nggak diberhentikan," tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyayangkan kecolongan pemerintah dalam kasus Archandra Tahar yang ternyata memiliki paspor Amerika.
"Kasus Arcandra ini menunjukkan kinerja administrasi pemerintahan Jokowi sangat buruk. Sangat disayangkan lembaga Kepresidenan bisa memuluskan orang yang secara hukum kewarganegaraan kita, yakni UU No. 12 Tahun 2006, otomatis kehilangan kewarganegaraannya apabila memiliki paspor negara lain," kata Nasir dalam keterangannya, Selasa (16/8/2016).
Menurut Nasir, dengan mempunyai paspor ganda, maka status Archandra otomatis bukan WNI. Dengan demikian pemecatan terhadap Menteri ESDM itu juga tidak tepat. Mengingat Arcandra sudah batal demi hukum ketika diangkat menjadi Menteri.
Ia mengingatkan Kementerian ESDM sangat strategis, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah dan menjadi incaran banyak negara asing. Karena itu, terpilihnya Arcandra menjadi Menteri ESDM yang ternyata memegang paspor ganda patut untuk dicurigai.
"Saya mendorong dan mengajak rekan-rekan di DPR untuk mempergunakan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi," tuturnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus menjelaskan secara gamblang, kebijakannya memilih dan mengangkat Archandra menjadi Menteri ESDM. "No free lunch," ujarnya.
