ABG Tewas Diperkosa
Ketua Komisi VIII DPR Menyayangkan Menko Puan Tidak Tahu Kasus yang Menimpa Yuyun
Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang belum me
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang belum mengetahui kasus pemerkosaan yang dilakukan 14 orang pria terhadap remaja perempuan bernama Yuyun.
Padahal, menurutnya, kasus tersebutmenjadi sorotan beberapa hari terakhir.
"Tentu sangat disayangkan jika Menko PMK tidak mengetahui kejadian tersebut. Apalagi, kejadian itu telah menjadi sorotan media beberapa hari terakhir ini," kata Saleh saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (3/5/2016).
Seharusnya, kata Saleh, pejabat di lingkungan Menko PMK memberikan laporan berkala terkait berbagai isu krusial yang menjadi perhatian publik.
"Ibu Puan itu kan sibuk. Banyak tugas negara di berbagai Kementerian lain yang perlu mendapatkan perhatian. Bisa jadi, kejadian ini luput dari perhatiannya," tuturnya.
Walau demikian, setelah mengetahui berita ini, Menko PMK kata Saleh harus segera mengambil kebijakan yang diperlukan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.
Menurutnya, kementerian atau lembaga yang menangani masalah perlindungan anak perlu diundang.
Masing-masing kementerian atau lembaga harus menyampaikan paparan dan programnya terkait perlindungan anak di Indonesia.
Hal ini sangat penting mengingat masih lemahnya koordinasi antar kementerian atau lembaga yang ada.
"Masalah perlindungan anak ini tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus melibatkan semua pihak yang ada. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga aparat keamanan dan masyarakat secara umum," katanya.
Masih kata Saleh, soal ketidaktahuan tersebut saya kira hal yang sangat wajar.
Tetap, menurutnya yang tidak wajar adalah para pejabat di kemenko PMK yang tidak memberi laporan.
Itu yang perlu dipertanyakan Puan Maharani kepada jajarannya.
"Kalau tidak tahu begini, kan nanti orang menyalahkan. Dianggap mendiamkan dan tidak mengambil tindakan. Padahal, masalahnya hanya karena informasi yang tersumbat dan belum tersampaikan," katanya.
