Reklamasi Pantai Jakarta
Ahok Akan Protes ke Rizal Ramli dan Susi Pudjiastuti
Reklamasi yang dilakukan juga menyalahi aturan dan tidak berizin.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempertanyakan pulau hasil reklamasi yang dilakukan PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang berada di dalam kompleks PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ahok mengikuti rapat yang digelar oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman.
Turut hadir Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Dalam kesempatan itu, Ahok ingin mempertanyakan Pemerintah Pusat yang tidak mempermasalahkan pengerukan reklamasi seluas 12 hektar yang dilakukan PT KCN.
Reklamasi yang dilakukan juga menyalahi aturan dan tidak berizin.
Pasalnya reklamasi pulau menempel dengan daratan.
Perusahaan itu melakukan reklamasi dengan menguruk bibir pantai.
Ahok menyatakan reklamasi yang dilakukan di bibir pantai utara Jakarta menyalahi aturan karena menyatu dengan daratan.
"Ini saya mesti tanya, yang PT KCN ngurug tanpa izin kok tidak ada yang ngomong? 12 hektar loh PT KBN ngurug logistik sama PT KCN buat stok pasir, segala macam, batu bara, kok tidak ada yang ribut," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).
Menurut Ahok reklamasi yang dilakukan PT KCN berdampak buruk untuk lingkungan.
Apalagi di sekitar wilayah reklamasi terdapat nelayan yang jumlahnya cukup banyak.
Reklamasi PT KCN dilakukan di pesisir Pantai Marunda, Jakarta Utara.
"Itu dampak lingkungan udah paling parah. Nelayan juga begitu banyak. Di sana Cakung, Cilincing ada nelayan tidak? Marunda ada nelayan tidak?" kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut juga mempertanyakan peran Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik yang terus melakukan protes kepada pengembang reklamasi.
Namun kritik Riza hanya mengarah ke reklamasi yang dilakukan pihak swasta dan tidak mengkritisi reklamasi yang dilakukan pemerintah.