Pimpinan DPR Bilang Sopir Taksi Demo Karena Kemenkominfo dan Kemenhub Tidak Sinkron

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR melalui Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai demonstrasi sopir taksi dikarenakan Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang tidak sinkron.

Padahal sesuai nawacita Presiden Joko Widodo, pemerintah harusnya merespon permasalahan rakyat.

"Kedua kementerian ini tidak bisa sinergis untuk menyelesaikan suatu transportasi yang betul-betul memberikan kenyamanan kepada rakyat Indonesia," kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Agus meminta Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, ia melihat adanya sejumlah menteri yang selalu mencari popularitas pribadi.

Politikus Demokrat mengatakan menteri tidak perlu mencari popularitas.

"Harusnya malah DPR karena DPR dipilih oleh rakyat karena kalau menteri kalau kinerjanya baik maka akan dinilai baik untuk rakyat pasti akan dipilih kembali oleh presiden yang akan ada pada saat itu," katanya.

Menurut Agus, persoalan taksi konvensional dan online tidak begitu pelik. Asalkan kedua kementerian tadi dapat bersinergi dalam mengeluarkan kebijakan.

Ia mengakui tranportasi online adalah sesuai dengan keinginan masyarakat .

"Sangat diinginkan masyarakat namun ada sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang , bertentangan dengan aturan yang lain , sehingga tentunya juga merugikan transportasi yang sudah ada. Untuk itu harus ada suatu kebijakan supaya tidak bertentangan dengan undang-undang," imbuhnya.

Menyikapi polemik taksi online, Agus meyakini usai reses Komisi I DPR akan memanggil Menkominfo Rudiantara. Sedangkan Komisi V DPR memanggil Menteri Perhubungan Ignatius Jonan.

"Dalam saat seperti ini seperti janji Pak Jokowi dalam nawacita pemerintah harus hadir ini harus dibuktikan pemerintahan hadir karena untuk menyelesaikan transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," tuturnya.