Sabtu, 4 Oktober 2025

Curhat SBY

Pengamat LIPI Minta SBY Proporsional Sikapi Pemerintahan Jokowi

"Pemerintahan baru harus melakukan koreksi kalau memang dinilai keliru," tegas Siti.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Presiden Joko Widodo berfoto berbincang bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono usai peresmian penggunaan Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Kavling C4, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015). Gedung KPK yang berjuluk gedung Dwi Warna tersebut memiliki 16 lantai dengan luas 8.000 meter persegi serta mengusung konsep Secure, Smart, and Green yang akan diberlakukan KPK dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk proporsional menanggapi sesuatu pernyataan dari pemerintahan Jokowi.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R. Siti Zuhro, mengatakan masyarakat tidak melihat adanya upaya "mengkambinghitamkan" dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada SBY dan pemerintahannya dulu.

"Mestinya SBY proporsional saja menanggapi itu. Karena mengurus negeri ini dan menyelesaikan isu-isu krusial tidak cukup dua periode," ujar Siti kepada Tribunnews.com, Kamis (17/2/2016).

Kalaupun ada yang kurang pada pemerintahan sebelumnya, imbuh Siti, harus dilengkapi oleh pemerintahan yang baru.

Dan kalau ada yang salah harus segera dibenahi.

"Pemerintahan baru harus melakukan koreksi kalau memang dinilai keliru," tegas Siti.

Karenanya, menurut Siti, tidak harus dimaknai sebagai sikap menyalahkan sejauh memang ada yang kurang atau tidak tepat.

"Secara luas masyarakat tidak melihat atau mendengar tentang upaya pengkambinghitaman itu. Setiap rezim punya legacy, warisan apakah itu positif atau negatif," jelasnya.

Kata dia pula, semua mantan Presiden akan dinilai dievaluasi dan dikritisi tak terkecuali SBY.

Itulah, menurutnya, resiko menjadi pejabat publik. Kalau berhasil dielu-elukan, sebaliknya kalau gagal dikritisi.

"Demikian juga dengan rezim-rezim sebelumnya sebelumnya seperti Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY," tandasnya.

Sebelumnya, SBY kembali menyampaikan pernyataan dalam akun twitter pribadinya. SBY merasa sering disalahkan oleh pihak yang berkuasa saat ini.

"Hingga saat ini, "SBY dan Pemerintahan SBY" masih sering dikambinghitamkan dan disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa *SBY*," tulis SBY lewat twitter, Kamis (18/2/2016).

Ia menulis ‎ berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan pemerintahan SBY. "Atau semuanya akibat kesalahan pemerintahan SBY," katanya.

Apalagi, sikap‎ dan pernyataan yang menyalahkan SBY, katanya, juga datang dari mereka yang dulu pernah bertugas bersamanya di pemerintahan

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved