Kamis, 2 Oktober 2025

Jokowi Ingin Perguruan Tinggi Beri Pendampingan di Desa

Presiden juga memandang perlunya perguruan tinggi untuk memperkuat manajemen yang responsif dan mampu untuk mencari pendanaan kreatif

SETPRES/RUSMAN
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan jajaran menteri terkait mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jumat (29/1/2015). Jokowi meninjau langsung pelaksanaan rencana pengembangan destinasi Borobudur dan Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, dalam rangka penerapan Tahun Percepatan Akselerasi untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan di sektor pariwisata. TRIBUNNEWS/SETPRES/RUSMAN 

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Dalam sambutannya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Presiden Joko Widodo berpesan kepada Perguruan Tinggi di Indonesia untuk dapat berperan aktif memberikan pendampingan di desa, daerah terpencil dan tertinggal maupun perbatasan.

"Daerah-daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan kawasan perbatasan desa-desa memerlukan dukungan perguruan tinggi, baik dalam memperbaiki manajemen mereka maupun pendampingan," ujar Presiden sesuai keterangan Tim Komunikasi Presiden, Jumat (29/1/2016) malam.

Presiden juga memandang perlunya perguruan tinggi untuk memperkuat manajemen yang responsif dan mampu untuk mencari pendanaan kreatif.

"Bisa saja kita pertemuan dengan BUMN, seperti dalam bidang biofuel. Masih banyak cara, tapi syaratnya adalah risetnya konkret," ucap Presiden.

‎Kepada para rektor, Presiden berpesan agar Perguruan Tinggi mampu mengimplementasikan riset mereka di lapangan, tidak hanya di dalam lingkungan sendiri.

Presiden kembali mengingatkan bahwa Indonesia akan segera menghadapi Trans-Pacific Partnership (TPP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), integrasi ekonomi regional Negara-negara Eropa, serta di Asia Tenggara kita sudah masuk ke ASEAN Economic Community (AEC).

"Inilah era kompetisi, inilah era persaingan," kata Presiden.

Dalam era persaingan ini, Presiden menggarisbawahi pentingnya mempersiapkan produktivitas, etos kerja, daya saing dan efisiensi.

Untuk meningkatkan daya saing tersebut, Presiden menyebutkan ada 42 ribu aturan regulasi‎ yang terkadang justru menghambat gerak, sehingga aturan regulasi itu dipangkas, termasuk juga 3000 Perda yang bermasalah.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved