Megawati: Itu Kan Keputusan DPR, Bukan Keputusan Bu Mega

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa BUMN milik negara sehingga harus diberdayakan untuk kemakmuran rakyat.

"BUMN itu milik negara, milik negara. Bukan seperti saat ini yang terlihat hanya menjadi korporasi semata," jelas Megawati saat Rakernas I PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1/2015).

Megawati menambahkan bahwa BUMN saat ini tidak lagi memiliki fungsi untuk menegakkan konstitusi dan memakmurkan kehidupan rakyat.

Melainkan hanya menunjukkan kepentingan bussiness to bussines.

"PDI Perjuangan memberi perhatian khusus kepada Badan Usaha Milik Negara agar kembali ke fungsi dan tujuannya agar balik lagi ke kepentingan negara," tambahnya.

Terlebih, Pansus Pelindo II yang dibentuk DPR sudah memiliki keputusan kepada pemerintah dan meminta  pemerintah untuk bisa melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan undang-undang.

"Itu kan keputusan DPR, bukan keputusan Bu Mega. Makanya harus dilaksanakan agar tata kelola BUMN terus terjadi," tegas Mega.

Diketahui, bahwa salah satu rekomendasi dari Pansus Pelindo II dalam paripurna, meminta kepada presiden untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno karena dinilai telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam kasus yang menjerat RJ Lino tersebut.