Rabu, 1 Oktober 2025

Prahara Partai Golkar

Golkar Kian Panas, Pendukung Ical Membelot, Golkar di DPR Pecah Tiga

Opsi menggelar Musyawarah Nasional Golkar pun kian menguat.

Penulis: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah), Istri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie Tatty Murnitriati Bakrie (kedua kanan), Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung (kiri), dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kanan) saat menghadiri perayaan HUT Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (26/11/2015). Perayaan HUT ke-51 Partai Golkar tersebut bertemakan Konsolidasi Nasional Untuk Kejayaan Partai Golkar . TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Fraksi pertama dipimpin Ade Komarudin yang sejak awal periode ditunjuk oleh DPP Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Mereka yang ada di belakang barisan Ade seperti Bambang Soesatyo dan Ahmadi Noor Supit.

Fraksi kedua dipimpin Agus Gumiwang Kartasasmita yang ditunjuk oleh DPP Golkar Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono setelah terjadi dualisme kepemimpinan.

Di belakang Agus ada Agun Gunandjar, Dave Laksono dan sebagainya.

Fraksi ketiga dipimpin oleh Novanto, yang baru ditunjuk oleh kubu Aburizal sebagai Ketua Fraksi setelah dia mundur dari Ketua DPR karena kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pengikutnya antara lain Kahar Muzakkir, Azis Syamsuddin dan lainnya.

Meski belum resmi ditetapkan sebagai Ketua Fraksi, Novanto sudah menandatangani surat rotasi dengan mengatasnamakan diri sebagai Ketua Fraksi Golkar.

Adapun Ade belum dilantik sebagai Ketua DPR.

"Saya sedih, hari ini Golkar ketua fraksinya ada tiga," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Priyo Budi Santoso, saat dihubungi, Kamis (7/1/2016) seperti dikutip dari Kompas.com.

Padahal, saat ini tidak ada kubu Golkar yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Surat kepengurusan Menkumham yang mengesahkan Munas Ancol sudah dicabut.

Namun, kepengurusan hasil Munas Bali belum juga disahkan. Sementara kepengurusan Munas Ancol 2009 sudah habis masa waktunya pada 31 Desember 2015.

"Padahal, Golkar dalam posisi vacuum of power, mestinya hari ini secara hukum tidak ada yang mengklaim dan bertindak atas nama Golkar," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved