Demokrat Ingatkan Jokowi Cermat Kelola APBN 2016
Adanya defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang mencapai Rp 218,5 triliun atau 2,80 persen terhadap Produ
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang mencapai Rp 218,5 triliun atau 2,80 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) harus dijadikan sebagai peringatan bagi pemerintah Jokowi-JK.
"Defisit ini tertinggi sejak tahun 2001. Ini terjadi, menurut kami, karena target penerimaan pajak 2015 sebesar 1, 294 triliun tidak tercapai," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan alam keterangannya, Senin (4/1/2016).
Dikatakan dia, penerimaan pemerintah hanya tercaopai 84,94 persen, sedangka belanja pemerintah mencapai 91 persen.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan realisasi anggaran dalam APBNP 2015 mencapai 2,80 persen atau Rp 318,5 triliun terhadap PDB.
Diakuinya, realisasi ini lebih tinggi dari target defisit anggaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau 1,9 persen.
Bagi Marwan, defisit setinggi ini disebabkan ketidakseimbangan antara realisasi penerimaan pajak dan belanja harus diwaspadai di 2016. Pemerintah diminta lebih cermat mengelola APBN 2016.
"Presiden perlu melihat kembali dengan seksama prioritas belanja agar defisit 2016 dapat lebih rendah dari 2015 atau sesuai target APBN 2016 yakni 2,1 persen," kata Politikus Demokrat itu.
Meski demikian, defisit yang terjadi bisa ditutupi dari pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri.
Itu artinya, menunjukkan tanda-tanda adanya perbaikan signifikan.
Ia mengingatkan pemerintah yang sedang bersemangat mempercepat perbaikan infrastruktur harus didukung.
Tetapi Presiden Jokowi juga tidak dapat mengabaikan program-program yang menyentuh kehidupan rakyat secara langsung.
"Jadi, 2016 dan seterusnya, memang akan sangat dibutuhkan kerja keras," ucapnya.
Pemerintah dikatakan Marwan harus menjaga dan menyeimbangkan prioritas program yang menyentuh langsung kebutuhan khususnya rakyat kecil.
"Dengan kewajiban untuk tetap menjaga agar defisit anggaran tidak semakin besar," ujarnya.
