Nazaruddin dan Adiknya Bakal jadi Saksi Dalam Sidang Made Meregawa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), meminta Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir dan kakaknya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Keduanya bakal dipanggil menjadi saksi dalam sidang terdakwa bekas Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Bali Made Meregawa.

Sebelum sidang ditutup, Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan, bertanya kepada jaksa berapa saksi lagi yang bakal dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus Meregawa.

"Pemanggilan saksi berapa kali lagi jaksa?" Tanya hakim Sinung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2015).

"Pemanggilan saksi tinggal dua kali lagi, dari vendor dan pihak lain, 13 orang. Yang terakhir baru Nazaruddin dan Nasir," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani.

"Saksi-saksi tersebut sangat ketakutan bertemu Nasir, itu jadi kendala dan bukan kali ini. Tapi kami upayakan supaya beberapa keterangan clear," kata Kiki.

tsb mereka sangat ketakutan bertemu dengan nasir, itu jd kendala, bukan hanya sekali ini, tapi kami upayakan soalnya supaya beberapa keterangan clear,

"Karena ada beberpa hal juga yang harus ditanyakan soal terdakwa ketemu Nasir dan beberapa yang tidak diakui terdakwa," kata Hakim Sinung.

Sementara itu Jaksa Kiki mengatakan, pihaknya bakal berusaha menghadirkan saksi bekas bawahan Nazarudin.

"Jadi saksi-saksi mantan pegawai PT Anugrah, ada dibawah perlindungan LPSK," kata Kiki kepada Tribunnews.com.

"Kami upayakan, tapi kalau mereka takut ya gimana lagi. Dan mereka sebenarnya untuk pokok perkara sudah dimintai keterangan. Cuma untuk dikonfrontir aja," tambahnya.

Menurut Kiki pihaknya bakal menggali keterangan Nazaruddin dan Nasir soal penyerahan uang kepada Meregawa. Dari yang dijadwalkan keduanya bakal dipanggil dua minggu lagi.

"Sidang dilanjutkan minggu depan hari Rabu tanggal 4 November 2015," kata Hakim Sinung.

Dalam proyek senilai Rp 16 miliar tersebut, Made Meregawa didakwa melakukan pengaturan dalam proses pengadaan Alkes RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dengan cara mengarahkan panitia pengadaan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari calon peserta atau pemenang lelang.