Masinton PDIP Bicara Wacana Pencopotan Jaksa Agung
"Hukum itu harus adil, siapapun yang diduga terlibat dalam kasus, ya diperiksa," tutur Masinton.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan ketika fakta persidangan menyebut dugaan keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus suap penanganan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hal itu sudah tidak bisa dikategorikan adanya unsur politis dalam desakan pencopotan Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
"Unsur politisnya dimana? Kan terdakwa yang mengaku dalam persidangan. Sekarang yang pragmatis siapa? Wajar jika rakyat protes keras jika penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi," kata Masinton dalam keterangannya, Senin (26/10/2015).
Masinton menuturkan, jika Jaksa Agung terbukti terlibat dalam kasus bansos Sumut, maka harus diproses hukum juga. Jadi menurutnya tidak cukup hanya dicopot saja.
"Hukum itu harus adil, siapapun yang diduga terlibat dalam kasus, ya diperiksa," tuturnya.
Ia lantas mencontohkan, informasi seputar Tri Rismaharini (mantan Wali Kota Surabaya) ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Agung dalam pernyataan sebelumnya terkesan menyalahkan Kapolda Jawa Timur, bahkan Kapolri.
Ada bukti surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kapolda Jatim yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tanggal 30 September lalu.
"Sementara Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti sendiri menyatakan telah meminta agar kasus tersebut ditunda penanganannya, mengingat Risma saat ini maju kembali sebagai calon kepala daerah. Menariknya, kasus Risma mengemuka saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani kasus yang membelit mantan Sekjen DPP NasDem Patrice Rio Capella dan isu pencopotan Jaksa Agung itu sendiri," paparnya.
"Jadi intinya, ini akibat jaksa berasal dari partai politik sehingga kita sulit membedakan antara politisasi dan aparat penegak hukum," tambahnya.
Ia mengaku selama ini kritikan terhadap kejaksaan bukanlah tidak obyektif. "Soal PNBP yang minim, utang uang pengganti yang belum disetor ke kas negara, lalu kinerja pimpinan kejaksaan seperti para Jaksa Agung Muda apakah sudah optimal? Saya rasa rakyat sudah pintar menilai. Jangan apa-apa disangka ada unsur politis. Ini soal penegakan hukum dan kinerja para penegak hukum," katanya.
"Saya sendiri mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo dan jangan pilih dari politisi lagi," tandasnya.
